Tak ada operasi yustisi, pendatang baru jakarta diimbau lakukan pemutakhiran data pikiran rakyat - pemerintah provinsi (pemprov) dki jakarta tidak melakukan operasi yustisi bagi para pendatang baru setelah lebaran idul fitri 2022. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil budi awaludin meminta meskipun tidak ada operasi yustisi, masyarakat pendatang baru tetap harus melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data diperlukan bagi pemprov jakarta untuk pengendalian penduduk dan mengetahui jumlah terkini data penduduk di ibu kota. "(dengan pemutakhiran data) kita bisa mengendalikan jumlah penduduk, kita bisa mengetahui jumlah penduduk kita yang terdaftar," ucapnya dalam diskusi secara virtual, saat dilihat kamis 12 mei 2022.

Budi mengatakan pemutakhiran ini penting dilakukan sebab sejatinya penduduk merupakan subjek, objek, dan penikmat pembangunan yang dilakukan pemerintah. Karena itu, pendataan tetap dibutuhkan meskipun operasi yustisi ditiadakan. "bagi masyarakat pendatang baru bisa datang ke layanan, jemput bola kita atau bisa datang ke kantor kelurahan," ucapnya. Budi menyebutkan, akan ada 150 ribu sampai 180 ribu orang yang hijrah ke jakarta per tahun.

Jumlah ini sama seperti yang terjadi pada tahun 2019. “kami perkirakan bulan mei ini terjadi lonjakan menjadi 20.000 sampai 50.000 pendatang baru di jakarta saat arus balik mudik lebaran,” katanya. Pada tahun 2020, ada 113.814 orang yang hijrah ke jakarta. Pada tahun 2021, ada 138.740 yang datang ke jakarta.

Data ini lebih sedikit bila dibandingkan dengan dua tahun terakhir sebelum pandemi covid-19 merebak. Pada tahun 2019 ada sebanyak 169.778 pendatang baru dan pada tahun 2018 ada 151.017 pendatang baru di jakarta. Sebelumnya, wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria belum melakukan operasi yustisi terhadap para pendatang baru di jakarta sejauh ini. "sejauh ini tidak dilakukan operasi yustisi, namun nanti akan kita lihat perkembangannya apakah diperlukan atau tidak," tuturnya.