Upaya pembentukan panitia rua bumiputera terganjal kekosongan dasar hukum jakarta, investor.id - upaya bersama semua elemen asuransi jiwa bersama (ajb) bumiputera 1912 untuk membentuk panitia pembentukan badan perwakilan anggota (bpa) terganjal kekosongan dasar hukum. Tidak terlaksananya pembentukan bpa beberapa waktu lalu menimbulkan permasalahan baru. Koordinator nasabah korban gagal bayar ajb bumiputera 1912 fien mangiri mengungkapkan, awal pekan ini pihaknya hendak mengajukan permohonan penetapan pembentukan panitia bpa kepada pengadilan negeri (pn) jakarta selatan. Langkah itu menjadi bagian dari hasil pertemuan pada 16 maret 2021 yang difasilitasi oleh otoritas jasa keuangan (ojk).

"karena jabatan bpa yang dipimpin bu nurhasanah sudah selesai. Selesainya bpa yang kemarin itu tidak menjalankan tugasnya untuk membentuk bpa yang baru sesuai anggaran dasar (ad), itu menjadi kendala. Oleh karena itu, kita berangkat ke pengadilan untuk mendapatkan dasar hukum membentuk panitia pembentukan bpa," kata fien dihubungi kepada investor daily , kamis (8/7). Dia menerangkan, pada pertemuan 16 maret 2021 disepakati pembentukan panitia pemilihan bpa bumiputera yang menghasilkan sejumlah nama.

Panitia pemilihan berjumlah 15 orang yang terdiri dari unsur pemegang polis, asosiasi agen, dan serikat pekerja, dengan nama-nama yang telah disepakati oleh manajemen bumiputera. "ini masih proses, karena kita terhambat situasi sekarang adanya ppkm darurat. Sebelumnya jaka irwanta dari sebagai perwakilan pemegang polis atas kelompok tertentu mengundurkan diri, itu juga menjadi kendala. Alasanya tidak mau ikut terlibat.

Saat ini posisi pak jaka digantikan oleh bu prima," ungkap fien. Namun demikian, fien mengatakan, pihaknya tidak yakin bisa mendapatkan restu dari pn jakarta selatan meskipun seluruh elemen di bumiputera telah menyetujui langkah yang kini dijalankan. "peluang untuk bisa mendapatkan landasan hukum melalui pn jakarta selatan ini paling hanya 50:50, kita hanya menjalankan saran ojk saja. Karena hanya ini satu-satunya jalan yang bisa ditempuh semua komponen yang ada di bumiputera.

Kalau memang ada jalan dari masing-masing kompenen ya silakan," imbuh dia. Dia pun menegaskan, sampai saat ini belum ada titik terang terkait penyelamatan bumiputera. Titik terang baru akan terlihat jika bpa sudah terbentuk. Belum lagi, bpa yang nantinya akan menunjuk sejumlah sejumlah nama direksi dan komisaris juga harus melalui fit & proper test.

Setelah itu, barulah roadmap penyelamatan bisa diramu dan dijabarkan dengan jelas dan terukur. Dalam hal ini, fien menuturkan, pihaknya mnegapresiasi langkah ojk yang telah mempertemukan sejumlah komponen di bumiputera yang sulit untuk dipertemukan. Tapi bagi dia, langkah ojk itu belum cukup dan terkesan sangat hati-hati dalam upaya penyelamatan bumiputera. Ojk lebih melihat permasalahan di bumiputera adalah permasalahan internal yang tidak seharusnya ojk banyak ikut campur tangan.

"hal itu terlihat saat kami meminta semacam surat perintah, agar manajemen bumiputera saja yang diberikan kuasa membentuk panitia bpa. Tapi ojk tidak mau karena tidak ada dasar hukumnya. Ojk tidak bisa berbuat banyak dan hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas dan regulator saja," kata dia. Selain itu, sambung dia, ojk juga enggan memberikan rekomendasi atau surat yang menyatakan mendukung langkah sejumlah elemen bumiputra untuk meminta restu ke pn jakarta selatan.

"semua komponen sudah siap, pemegang polis, agen, karyawan, manajemen, tapi landasan hukum ini yang menjadi hambatan. Kalau tidak dapat dasar hukum yang jelas, ini jadi permasalahan baru," kata fien. Di sisi lain, ketua dewan pengurus asosiasi asuransi jiwa indonesia (aaji) budi tampubolon menuturkan, sebagian besar dari 60 anggota aaji mampu melewati pandemi dengan cukup baik. Buktinya, premi dan hasil investasi tumbuh positif pada kuartal i-2021.

Di samping klaim dan manfaat meningkat, tapi klaim yang dibayarkan itu menunjukkan bahwa secara agregat asuransi jiwa likuid. "tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada satu atau dua perusahaan 'batuk-batuk', bukan hanya karena pandemi, tapi karena hal lain bahkan sebelum pandemi. Satu perusahaan (jiwasraya) sudah disiapkan skema penyelamatannya oleh pemerintah karena pemerintah ada tanggung jawab disana. Tetapi ada satu lagi (bumiputera) yang 'batuk-batuk', tapi karena statusnya yang istimewa (mutual) mencari solusinya butuh waktu lebih lama," ungkap dia.

Budi meyakini, aaji sepenuhnya percaya kalau regulator pasti menginginkan solusi dan mungkin sudah membayangkan adanya solusi. Karena bentuknya yang mutual, maka akan sulit mencari jalan tengah bagi para pemegang polis dan manajemen sepakat akan satu solusi yang dijalankan. Namun karakteristik perusahaan mutual sangat berbeda dengan perseroan terbatas (pt) dalam hal memutuskan suatu hal. Tidak banyak yang bisa disampaikan budi terkait dengan perusahaan mutual atau bumiputera tersebut.

"dari kabar yang saya dapat, sepertinya mekanisme atau skema penyelamatan asuransi mutual saat ini mulai bergulir, ada satu proses yang jalankan. Proses penyelamatan itu akan dijalankan secara tegas," beber dia. Budi menambahkan, perusahaan asuransi mutual tersebut adalah satu-satunya di indonesia. Di beberapa negara lain, perusahaan asuransi mutual mampu menguasai industri.