Agar lancar berbenah subsidi lpg 3 kg analisis jakarta, cnn indonesia -- pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi lpg 3 kg dari sistem terbuka menjadi tertutup pada tahun depan. Wacana yang bergulir sejak 2017 itu akan direalisasikan dengan memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial (dtks). Tak hanya itu, nantinya subsidi gas melon tersebut juga akan diintegrasikan dengan program perlindungan sosial (perlinsos) yang telah berjalan seperti bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako. Kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan (kemenkeu) febrio nathan kacaribu mengatakan langkah ini merupakan bagian dari kebijakan transformasi subsidi energi dari yang semula berbasis pada komoditas menjadi berbasis orang.

Menurutnya, skema penyaluran terbuka yang berlangsung selama ini tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh golongan kaya. Hanya 36 persen dari total subsidi lpg 3 kg yang dinikmati masyarakat miskin atau 40 persen kelompok dengan pengeluaran terendah, kata febrio. Sedangkan 40 persen masyarakat kelompok menengah yang menikmati subsidi itu mencapai 39,6 persen. "kelihatan bahwa yang menikmati subsidi itu adalah orang yang justru yang tidak berhak.

Ini lah yang kita perbaiki ke depan," ujarnya, kamis (8/4). Meski demikian, ekonom indef bhima yudhistira menilai skema distribusi tertutup bukan berarti bisa jalan tanpa hambatan. Banyak hal yang perlu terlebih dahulu diselesaikan, salah satunya basis data yang valid. Sebab, pihak yang merasa membutuhkan dan berhak mendapat subsidi tersebut cukup luas, mulai dari masyarakat miskin hingga pelaku usaha mikro.

Bhima menyarankan pemerintah untuk belajar dari pencabutan subsidi listrik sebagian pelanggan 900va di tahun 2017 yang sempat menimbulkan gejolak. Saat itu, masih terdapat data yang bermasalah, sehingga banyak konsumen merasa haknya dicabut sepihak. "ini verifikasi datanya selalu bermasalah di indonesia. Harus hati-hati soal pendataan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan akses bagi mereka yang berhak," ucapnya.

Apa yang disampaikan bhima sepertinya tak berlebihan. Di atas kertas, penyaluran subsidi menggunakan dtks memang realistis dilakukan. Tapi di lapangan, fakta berkata lain. Kajian mengenai perbaikan desain kebijakan subsidi lpg 3 kg yang dilakukan pemerintah pun menunjukkan ketidaksesuaian kuota dengan konsumsi aktual.

[gambas:video cnn] bhima juga mengimbau pemerintah untuk menghitung dampak subsidi lpg 3 kg tertutup terhadap inflasi dan tekanan pada daya beli. Pasalnya, jika mekanisme tertutup benar-benar dilakukan, otomatis barang yang selama ini bisa diakses dengan mudah di pasar akan mengalami kelangkaan dan menyebabkan lonjakan harga. "masa transisi adalah periode yang krusial. Salah implementasi di lapangan, inflasi bisa naik juga bisa muncul kasus penyelundupan yang merugikan orang miskin itu sendiri," jelasnya.

Berbeda dengan bhima, direktur eksekutif reforminer institute komaidi notonegoro berpandangan langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Jika terus ditunda-tunda, ia khawatir pembenahan distribusi subsidi lpg 3 kg justru tidak akan pernah berjalan. Ia tak menampik ada kekhawatiran harga gas melambung akibat ulah spekulan jelang kebijakan ini diberlakukan. Namun, hal tersebut bisa dicegah dengan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan.

"saya kira seluruh stakeholder baik aparatur daerah, pertamina, bph migas, kepolisian, dan masyarakat perlu pro aktif mengawal," jelas komaidi. Ihwal data penerima yang masih perlu banyak perbaikan, menurutnya, dapat dikerjakan secara paralel ketika kebijakan dimulai. "sambil jalan sambil disempurnakan jika memang diperlukan penyempurnaan," imbuhnya. Sementara itu, pengamat energi dari universitas gadjah mada (ugm) fahmy radhi menuturkan penyaluran lpg 3 kg dengan skema semi tertutup bisa jadi solusi jangka pendek sebelum distribusi tertutup dilakukan.

Dengan cara ini, gas tetap dapat dijual bebas seperti sekarang. Warga miskin tetap bisa membelinya dengan harga khusus menggunakan kartu sembako atau kartu peserta program keluarga harapan (pkh). "masyarakat tidak mampu yang berhak menerima subsidi, menggunakan kartu, dia berhak membeli dengan harga lebih murah.yang tidak punya kartu membeli dengan harga keekonomian," ucapnya. Lewat cara ini pula, fahmy yakin harga gas tidak akan mengalami lonjakan asalkan pengendalian dan pengawasan distribusinya diawasi secara ketat.

Kondisi ini menurutnya lebih baik ketimbang penyaluran terbuka seperti sekarang yang bukan hanya tepat sasaran melainkan juga merugikan warga miskin. "misal, pas harga naik karena isu penyaluran tertutup, warga miskin juga membeli harga mahal. Sangat tidak adil. Tapi jika semi tertutup tadi ada dua pasarnya, masyarakat tidak mampu membeli dengan kartu, di bawah subisidi dengan harga keekonomian," jelasnya.

Meski demikian, lanjut fahmy, skema ini hanya bisa berjalan dengan baik jika ada kerja sama antar kementerian esdm dan kementerian sosial. Jika masing-masing kementerian hanya mengedepankan ego sektoral, maka transformasi subsidi yang diinginkan pemerintah tak akan pernah berjalan. "pengalihan penyaluran subsidi dari kementerian esdm ke kemensos berpotensi bermasalah karena ada ego, sehingga sampai kapan pun, subdisi akan salah sasaran dan selalu membengkak," pungkasnya. (hrf/bir).