Berkurang tunjangan demi pemulihan jakarta – kementerian keuangan menyatakan pemangkasan anggaran tunjangan hari raya ( thr ) aparat negara dilakukan demi mendukung pemulihan ekonomi nasional. Staf khusus menteri keuangan, yustinus prastowo, membenarkan bahwa thr 2021 mulanya akan dibayar normal tanpa pemotongan tunjangan kinerja seperti pada 2019. Menurut dia, rencana tersebut bertahan hingga agustus 2020, saat perencanaan anggaran negara disusun dengan asumsi laju penularan virus covid-19 sudah bisa diredam. “ternyata, sampai awal 2021, kondisinya masih mengkhawatirkan dan kebutuhan dana masih sangat besar, jadi kebijakan diubah,” ucapnya kepada tempo , kemarin.

Menjelang lebaran 2021, kementerian keuangan menganggarkan dana rp 30,8 triliun untuk thr aparat sipil negara dan pensiunan. Sebanyak rp 7 triliun diberikan kepada aparat sipil negara di kementerian dan lembaga serta tni dan kepolisian ri, rp 14,8 triliun kepada pegawai sipil di daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta rp 9 triliun kepada pensiunan. Alokasi anggaran thr pada tahun ini sebenarnya lebih besar dibanding dua tahun sebelumnya. Di masa awal pandemi pada 2020, pemerintah mengeluarkan rp 29,3 triliun untuk thr.

Sedangkan pada 2019 hanya rp 20 triliun. Penyaluran thr ini dipayungi peraturan menteri keuangan nomor 42/pmk.05/2021. Sejumlah pegawai negeri sipil (pns) saat upacara di kantor kementerian dalam negeri, jakarta. Tempo/magang/ilham fikri.

Dalam peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2021, kata yustinus, kebijakan thr dimodifikasi. Jumlah thr yang diberikan hanya sebesar gaji pokok plus tunjangan melekat, seperti tunjangan jabatan dan keluarga. Adapun tunjangan kinerja yang sebelumnya masuk penghitungan thr dihapus. “pemerintah berkomitmen membayarkan meski belum bisa sepenuhnya seperti saat kondisi normal,” tutur yustinus.

Menteri keuangan sri mulyani indrawati sebelumnya berharap penyaluran thr bisa mendorong konsumsi publik. “terutama bagi kelas menengah," katanya dalam konferensi pers di jakarta, akhir bulan lalu. Thr aparat negara dan pensiunan akan dibayarkan pada h-10 hingga h-5 lebaran. Keputusan memangkas thr ini menimbulkan riak di media sosial.

Seseorang bernama romansyah, sejak empat hari lalu, menjalankan petisi daring di laman change.org dengan judul "thr & gaji-13 asn 2021 lebih kecil dari umr jakarta: kembalikan full seperti tahun 2019". Si penggagas menilai pernyataan menteri keuangan berbeda dengan janji yang disebutkan pada agustus tahun lalu. "tidak ada alasan jelas dari kementerian keuangan perihal ke mana digesernya anggaran thr yang sudah ditetapkan pada akhir 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan," tulis romansyah dalam petisinya. Hingga berita ini ditulis pada pukul 21.00 kemarin, sudah ada 17.500 dukungan yang terkumpul di situ.

Pegawai negeri di gedung balai kota dki jakarta. Dok.tempo/frannoto. Ketua umum korps pegawai republik indonesia, zudan arif fakrulloh, mengatakan aparat sipil harus menjadi bagian dari pemerintah dalam konteks pemulihan negara, dengan cara berbagi beban. "karena banyak saudara-saudara kita yang penghasilannya hilang total karena covid-19,” kata dia.