Bpom tak ikuti kesepakatan, dpr punya cukup alasan bertindak lebih keras bisnis.com , jakarta - wakil ketua komisi kesehatan (ix) dpr emanuel melkiades laka lena mengatakan pemberian izin uji klinis tahap ii vaksin nusantara sebenarnya sudah menjadi kesepakatan dalam sebuah rapat bersama dengan badan pengawas obat dan makanan (bpom). Dalam sebuah rapat dengan bpom dan peneliti vaksin nusantara, jelas dia, tercapai kesepakatan bahwa bpom memberikan izin uji klinis tahap ii vaksin nusantara pada 17 maret 2021. Melki menuturkan, ada konsekuensi apabila pejabat yang menjadi bagian dalam rapat tidak melaksanakan rekomendasi. Secara hukum, kata politikus golkar itu, bpom sudah tidak mengikuti aturan tersebut sehingga cukup alasan bagi anggota dpr untuk memberikan tindakan lebih keras.

"karena ini keputusan bersama semua fraksi tanpa kecuali, bahkan mulai dari kariadi semarang sampai keputusan dpr ri itu semua fraksi orang per orang ngomong terbuka kami siap jadi relawan vaksin nusantara," ujarnya dalam diskusi polemik trijaya, sabtu (17/4/2021). Legislator dari derah pemilihan nusa tenggara timur ii ini mengatakan kesepakatan dalam rapat pada 10 maret itu bersifat mengikat. Saat itu, jelasnya, komisi ix dpr mengundang para peneliti vaksin nusantara, pihak bpom, dan ahli untuk membahas tindak lanjut dari kunjungan anggota dpr ke rs kariadi semarang beberapa waktu sebelumnya. Dalam rapat itu, terjadi perdebatan terkait data penelitian vaksin nusantara.

"diskusi kami sampai pada kesimpulan bahwa itu dikatakan tidak ada alasan apapun yang membuat ini tidak bisa dilanjutkan ke [uji klinis] tahap 2," katanya. Menurut melki, peneliti vaksin nusantara hanya perlu melakukan perbaikan dan memenuhi rekomendasi bpom. Dengan begitu, para pihak dalam diskusi itu bersepakat bahwa sepekan kemudian izin uji klinis tahap ii dapat diberikan kepada vaksin nusantara. Lebih lanjut, melki menyebut bpom bermain politik setelah muncul gerakan massa yang mengumpulkan tokoh bangsa untuk mendukung badan tersebut.