Ekonom ui pertanyakan klaim jubir prabowo soal utang alutsista tak bebani apbn kronologi, jakarta — pernyataan juru bicara kementerian pertahanan (kemenhan) dahnil anzar simanjuntak yang mengkalaim utang luar negeri untuk pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) atau alutsista tak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dipertanyakan. Pakar ekonomi menilai, utang sebesar us$124,99 miliar setara rp1.749 triliun (kurs rp14 ribu per dolar as) atau rp1,7 kuadriliun jelas akan jadi beban negara. Ekonom universitas indonesia (ui) ninasapti triaswati mengatakan utang sebesar itu akan membuat utang negara makin menumpuk. Apalagi di masa pandemi ini utang makin bengkak akibat pembangunan infrastruktur dan penanganan covid-19.

Kementerian keuangan mencatat utang pemerintah tembus rp6.445,07 triliun per maret 2021. Jumlahnya melonjak rp1.253 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni rp5.192 triliun. “jadi, tambahan utang sebesar rp1,7 kuadriliun akan menggelembungkan utang pemerintah,” ninasapti kepada pers, selasa (1/6/2021). Oleh sebab itu, ia menilai sebaiknya pengadaan alpalhankam dilakukan secara bertahap.

Terlebih, saat ini kemampuan pengumpulan pendapatan negara dari perpajakan menurun akibat pandemi covid-19. Ia mengatakan dampak utang sebesar itu terhadap apbn akan massif. “jelas merupakan beban berat bagi generasi muda saat ini yang akan dibayar mereka di masa depan,” imbuhnya. Ninasapti meminta pemerintah menyusun peta jalan (road map) pengadaan alpalhankam atau alutsista tersebut.

Dengan demikian, setiap anggaran yang dikeluarkan efektif dan efisien. Terpisah, ekonom center of reform on economics (core) indonesia yusuf rendy manilet menuturkan terlepas dari nominal pengadaannya, segala belanja yang dilakukan oleh kementerian/lembaga kan menjadi tanggung jawab apbn. Oleh sebab itu, penarikan utang tersebut tentu akan berdampak pada keuangan negara. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah pinjaman luar negeri memiliki risiko nilai tukar karena dilakukan dalam bentuk valuta asing (valas).

Jika tidak dilakukan hedging(lindung nilai), maka ada potensi nilai utang asing bertambah terlebih apabila saat jatuh tempo nanti, nilai tukar rupiah melemah. “hal lain, yang perlu diperhatikan bahwa pinjaman multilateral ada commitment feeyaitu biaya yang harus ditanggung, apabila pinjaman yang sudah disepakati, tidak dicairkan sesuai kesepakatan awal,” jelasnya. Meskipun, ia menyatakan bahwa bunga utang luar negeri, baik pinjamam bilateral maupun pinjaman multilateral lebih ringan. Jika dikomparasikan dengan bunga di sbn sekitar 6 persen-7 persen, maka bunga pinjaman luar negeri relatif lebih rendah di kisaran 1 persen sampai 2 persen.

Selain itu, ia menuturkan pemerintah perlu memastikan pengelolaan utang luar negeri di kementerian pertahanan. Pasalnya, kementerian di bawah komando prabowo subianto itu merupakan salah satu kementerian yang mempunyai (kredit yang yang belum ditarik/direalisasikan) cukup besar, mencapai us$3,3 miliar pada kuartal iv 2020 berdasarkan data yang dikantonginya. “artinya perlu ada komitmen dan manajemen yang cermat dalam menggunakan pinjaman luar negeri yang sudah disepakati,” ujarnya. Sebelumnya, juru bicara menhan prabowo subianto, dahnil anzar simanjuntak menuturkan anggaran jumbo itu tidak akan membebani apbn.