Kenapa pemilihan konsultan proyek kereta ringan menjadi sorotan bpk - ekonomi dan bisnis - koran.tempo.co badan pemeriksa keuangan (bpk) menyoroti konsultan proyek lrt yang belum mengantongi izin usaha jasa konstruksi (iujk). Pt adhi karya dianggap tak memiliki pedoman penentuan harga jasa konsultan. Korantempodigital korantempo badan pemeriksa keuangan menyoroti konsultan proyek lrt yang belum mengantongi izin usaha jasa konstruksi (iujk). “merekomendasikan direksi pt adhi karya agar menyusun kebijakan yang mengatur syarat dan kriteria yang diperlukan dalam pengadaan jasa konsultan,” begitu bunyi laporan pemeriksaan yang diperoleh tempo.dalam pemeriksaan bpk, manajemen adhi karya diketahui menunjuk pt tuv rheinland indonesia sebagai konsultan penyusunan desain dasar lrt jabodebek pada 29 september 2015.

Kontrak kesepakatan kedua pihak senilai rp 16,5 miliar baru dikukuhkan enam hari setelahnya. Pt tuv, bagian dari tuv international yang merupakan entitas global penyedia layanan pengujian dan sertifikasi, mengerjakan sembilan jenis tugas untuk adhi karya, seperti menyiapkan kajian penyiapan bed dan kajian manajemen mutu. Tim pemeriksa keuangan kemudian mendapati pt tuv belum mengantongi izin usaha jasa konstruksi (iujk). Dari dokumen persyaratan vendor atau subcontractor approved list (val/sal) yang diperoleh bpk, perusahaan asal jerman itu hanya membidangi jasa sertifikasi standar mutu di bidang teknologi, energi, dan keamanan produk.

W251bgwsijiwmjetmdqtmjygmti6mdq6mdkixqpembangunan lintas rel terpadu (lrt) jabodebek di kuningan, jakarta, 20 juli 2020. Tempo/tony hartawan“ini bertentangan dengan beberapa regulasi, seperti peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2016 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi,” begitu bunyi laporan itu. Aturan itu mewajibkan perencana konstruksi dan pengawasnya berbentuk badan usaha atau perorangan yang teregistrasi lembaga konstruksi. Headtopics.com tak berhenti pada prosedur pemilihan konsultan, pt adhi karya juga dianggap tidak memiliki pedoman penentuan harga jasa konsultan.

Bpk menilai kekurangan itu akan berdampak pada proses negosiasi. “harga kontrak rp 16,5 miliar dengan pt tuv tak bisa dievaluasi kewajarannya.” direktur operasi ii adhi karya, pundjung setya brata, tak menampik soal nihilnya iujk pt tuv yang menjadi rekanan perseroan. Namun dia memastikan kompetensi perusahaan global tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan proyek. Pemilihan konsultan, menurut dia, rumit karena teknologi lrt jabodebek masih tergolong baru.

“secara engineering, mereka well known,” tuturnya kepada tempo, kemarin. Dalam laporan bpk, manajemen adhi karya menjelaskan bahwa 60 persen saham pt tuv dimiliki grup induknya, yang notabene sudah terakreditasi sebagai konsultan mutu proyek sepur di banyak negara, seperti jerman, belanda, dan inggris. “sehingga, dalam pekerjaan menggunakan sumber daya dan kompetensi perusahaan induk,” begitu bunyi sanggahan adhi karya. Hingga berita ini ditulis, pertanyaan tempo kepada pejabat bpk dan kementerian perhubungan belum direspons.

Pundjung menjamin persoalan iujk tak mempengaruhi kemantapan desain proyek kereta bernilai rp 23,3 triliun itu. Menurut dia, isi bed masih akan dirinci pada tahap detailed engineering design (ded). Proyek strategis perusahaan dengan kode emiten adhi itu masih harus menjalani uji teknis dan uji keselamatan. Saat ini, pundjung melanjutkan, tim lrt adhi karya sedang mengintegrasikan teknologi kontrol kereta dengan sistem persinyalan.

Headtopics.com “kereta ini tanpa masinis,” ujar dia. “kami harus memastikan sistem perintah pengendalian kecepatan, rem, atau buka-tutup pintu bisa terbaca sinyal dengan baik.”dalam diskusi virtual pada rabu lalu, direktur utama pt adhi karya, entus asnawi mukhson, mengatakan lrt jabodebek sudah rampung 83,5 persen. Meski baru bisa beroperasi pada pertengahan tahun depan, konstruksi fisiknya akan diselesaikan selambatnya pada september 2021. “karena perlu pengujian sistem, signaling, dan lain sebagainya, jadi masih agak panjang,” kata entus.