Ketua dpd ri: amandeman uud 1945 lahirkan keadilan ketua dpd ri aa lanyalla mahmud mattalitti, kembali menyampaikan pentingnya melakukan amandemen ke-5 uud 1945. Kali ini, lanyalla mengutarakan hal tersebut saat menjadi pembicara di fgd pasca sarjana universitas airlangga (unair), surabaya, yang digelar secara dariing, kamis (8/7). Dalam kesempatan tersebut lanyalla mengungkapkan alasan dpd mewacanakan dilakukannya amandemen ke-5 konstitusi sebagai koreksi atas amandemen sebelumnya. "banyak frasa kalimat dan norma yang harus dikoreksi dari hasil amandemen konstitusi tahun 2002 lalu" akibat amandemen tersebut lahirlah sejumlah undang-undang yang merugikan bangsa.

Salah satunya adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang mengatur soal presidential threshold yang dianggap mengebiri kedaulatan rakyat, dengan membatasi calon-calon pemimpin terbaik untuk mendapat hak yang sama untuk bisa tampil di pemilihan umum. “undang-undang tentang pemilu di pasal 222 yang memberi ambang batas 20 persen kursi dpr atau 25% perolehan suara partai politik secara nasional, sama sekali tidak derivatif dari pasal 6a undang-undang dasar hasil amandemen 2002. Karena pasal 6a ayat (3) dan (4), mengatur ambang batas keterpilihan. Bukan pencalonan.

Tetapi faktanya, oleh mahkamah konstitusi hal itu dianggap open legal policy pembuat undang-undang,” ungkap lanyalla. Menurutnya, dpd memperjuangkan amandemen ke-5 agar dilakukan koreksi dengan memberi frasa yang lebih kuat tentang tidak adanya ambang batas pencalonan. Lanyalla menegaskan setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa batas minimal perolehan suara. “dpd ri membutuhkan rekomendasi dan latar belakang pemikiran, perlunya memberi frasa yang lebih jelas dan kuat terhadap hal itu,” ucapnya.

Lanyalla pun mempersoalkan bunyi pasal 222 uu pemilu di mana terdapat kalimat pada pemilu anggota dpr sebelumnya terkait dengan kepesertaan pada pemilihan umum. Poin tersebut juga dianggap tidak derivatif dengan pasal 6a ayat (2) uud 1945. Pasal 6a ayat (2) menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum "sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. “makna dan hermeneutika kalimat sebelum pelaksanaan pemilihan umum sangat berbeda dengan kalimat pada pemilu anggota dpr sebelumnya,” imbuhnya.

Atas dasar hal tersebut dia menilai sangat tidak logis bila pasangan capres-cawapres di pilpres 2019 diajukan oleh partai politik peserta pemilu di tahun 2014. Begitu juga dengan pilpres di tahun 2024 nanti diajukan oleh partai politik peserta pemilu tahun 2019. Namun oleh mk hal itu dianggap o pen legal policy sehingga upaya j udicial review atas pasal 222 uu pemilu mengalami kegagalan. “padahal kalimat pada pemilu anggota dpr sebelumnya telah menjadi penghalang bagi partai politik baru peserta pemilu pada 2024 nanti untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sementara konstitusi menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik,” paparnya. Oleh karena itu, lanyalla menilai uu pemilu khususnya pasal 222 dapat disimpulkan sebagai disain besar dari oligarki untuk menguasai negara secara keseluruhan. Buntutnya, negara mengabdi pada tujuan oligarki untuk memperkuat akumulasi kekayaannya. Bahkan kalau perlu, negara harus menjadi pelayan bagi kaum oligarki.

“saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara ini akibat adanya presidential threshold yang diatur di uu pemilu tersebut. Yang pertama, hanya akan muncul dua pasangan calon yang head to head. Meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan tiga hingga empat pasang calon. Tetapi tidak begitu dalam prakteknya,” ungkapnya.

Hal tersebut terbukti karena dalam pemilu yang lalu bangsa ini hanya sanggup memunculkan dua pasang calon. Konsekuensinya adalah terjadinya pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput yang masih dirasakan hingga detik ini. Menurut lanyalla, keadaan itu sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa dan negara ini. “dampak kedua, presidential threshold mengerdilkan potensi bangsa.

Karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten. Tetapi, kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik,” jelasnya. Presidential threshold p un dianggap berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat.

Hal ini lantaran pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih. Lanyalla menilai, peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi, karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju. Sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang semakin menguat. “dan dampak keempat, partai kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama.

Padahal sejatinya, partai politik didirikan adalah untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional" adanya aturan ambang batas capres dianggap menutup peluang kader partai politik kecil untuk tampil di gelanggang pilpres karena hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang bisa mengusung capres dan cawapres. Apalagi, disebutkan lanyalla, dalil bahwa presidential threshold dikatakan untuk memperkuat sistem presidensil agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances menjadi lemah. “karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan dpr menjadi legitimator kebijakan pemerintah.

Inilah persoalan yang sebenarnya ada di hulu. Bukan di hilir,” sebutnya. Menurut lanyalla, berkongsi dalam politik memang sesuatu yang lumrah. Namun akan menjadi jahat ketika kongsi dilakukan dengan mendisain hanya agar hanya ada dua pasang kandidat capres-cawapres, yang bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru.

“aturan presidential threshold bisa membuka peluang menuju dua kemungkinan itu. Terlebih ketika oligarki semakin menguat. Didukung jaringan dan sokongan finansial, oligarki bisa mengatur permainan politik di dua kubu bersebelahan,” terangnya. Mantan ketua umum pssi ini juga mengingatkan presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat (mpr) sebelum amandemen uud 1945.

Saat itu mpr terdiri atas dpr dan utusan daerah serta utusan golongan. Hal tersebut berarti baik dpr selaku anggota mpr maupun anggota mpr dari unsur utusan daerah sama-sama memiliki hak mengajukan calon. “dpd ri lahir melalui amandemen ketiga, menggantikan utusan daerah. Maka, hak-hak untuk menentukan tata kelembagaan di indonesia seharusnya tidak dihilangkan.

Termasuk hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata lanyalla. Dpd pun dinilai memiliki legitimasi yang kuat karena posisi dpd dan utusan memiliki perbedaan dari sisi keterpilihan. Bila utusan daerah dipilih secara eksklusif oleh anggota dprd provinsi, maka anggota dpd dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. “ini menjadikan dpd sebagai lembaga legislatif non-partisan yang memiliki akar legitimasi kuat dan mandat langsung dari rakyat,” tegasnya.

Sementara itu menurut anggota dewan pembina perludem titi anggraini memperkuat sistem presidensial tidak sama dengan memperkuat presiden. Secara teoritik presiden dalam sistem presidensial sudah kuat. "pertama presiden tidak tergantung dpr tifak dapat dijatuhkan dpr karena alsan politik dan kedua presiden dipilih langsung oleh rakyat jadi legitimasinya sangat kuat," jelasnya. Memperkuat sistem presidensial berarti menjamin agar semua kelompok masyarakat relatif memiliki representasi dalam proses pengambilan keputusan politik khususnya di dpr.

"ini untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyakit bawaan sistem presidensial tendensi mayoritas" lebih lanjut dikatakan pemilu dapat membantu menguatkan sistem presidensial walau pun tidak mudah. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat lima tantangan yang harua ditangani untuk penyelenggaraan pemilu berintegritas. "ini tantangan utama pemilu berintegritas di antaranya membangun peraturan hukum untuk membenarkan klaim hak asasi manusia dan keadilan pemilu," jelasnya. Selain itu membangun membangun badan penyelenggaraan pemilu yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan mendapatkan kepercayaan publik.