May day 1 mei: komoditas politik itu bernama buruh (islamtoday id) – tepat di hari buruh 1 mei ini, ketua dpr ri puan maharani menyatakan, dpr akan selalu mengutamakan aspirasi para buruh. Hal ini, menurutnya, sudah menjadi komitmen dpr. “itu sudah jadi komitmen dpr ri untuk konsisten memperjuangkan kepentingan buruh. Kami ingin perekonomian indonesia bangkit dan para pekerja indonesia sejahtera,” kata puan dalam rangka memperingati hari buruh internasional yang jatuh pada sabtu (1/5/2021) ini.

Politikus pdip itu pun meminta pengusaha untuk memenuhi hak pekerja mendapatkan tunjangan hari raya (thr). Hal itu sejalan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah bahwa thr lebaran tahun ini harus dibayar penuh dan tepat waktu oleh pengusaha kepada para tenaga kerja. “pemerintah harus aktif mengawasi supaya perusahaan memenuhi kewajiban membayar thr pada para pekerjanya,” kata puan dalam pernyataan tertulis. Ia juga berharap perekonomian nasional kembali bangkit dengan banyaknya lapangan kerja serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Ia mengaku prihatin saat mendengar banyak tenaga kerja yang upahnya berkurang, bahkan dirumahkan dan di-phk karena kondisi perusahaan yang terdampak pandemi covid-19. “selamat hari buruh, semoga tahun ini jadi tahun kebangkitan kita, menuju indonesia maju dan buruh yang lebih sejahtera,” ujar puan. Sekadar euforia gerakan buruh dinilai hanya sekadar euforia belaka dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hanya segelintir dari buruh yang mengikuti aksi unjuk rasa memahami dari isu-isu yang tengah disuarakan.

Hal ini terjadi lantaran sejumlah pihak kerap memanfaatkan gerakan buruh yang memiliki massa dalam skala besar untuk tujuan tertentu. “semakin ke sini, saya lihat gerakan butuh sekadar euforia saja. Mereka juga takut kalau dipecat dari tempat kerjanya. Hanya ada beberapa saja buruh yang betul-betul paham dengan gerakannya,” kata seorang pekerja yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, ia juga menilai bahwa tuntutan buruh tidak akan pernah habis. Menurutnya, situasi saat ini kerap memaksa manusia menjadi ketergantungan dan tidak bisa mandiri. “kalau bicara tentang buruh dan perjuangannya, enggak akan pernah berakhir. Sistem menginginkan setiap manusia ketergantungan dan enggak boleh mandiri.

Makanya enggak ada anak-anak sekarang yang mau jadi petani,” ujarnya. Sementara itu, seorang karyawan swasta yang bergerak di bidang percetakan, bimo aryo nugroho, menuturkan pergerakan buruh di indonesia harus mengalami pembaruan. Ia menilai gerakan buruh yang dilaksanakan lewat aksi unjuk rasa di peringatan hari buruh internasional hanya seperti perayaan hari ulang tahun. Seharusnya, lanjut bimo, buruh melakukan kajian terhadap berbagai materi atau isu yang disuarakan dalam tuntutannya terlebih dahulu agar gerakan buruh tidak menjadi sekadar seremonial dengan isu-isu serupa yang disuarakan.

“federasi atau serikat buruh lainnya harus melakukan pembaruan gerakan, jadi tidak menjadikan may day sebagai seremoni untuk menyampaikan pendapat,” ujarnya. Masa kolonial gerakan buruh di indonesia telah mengarungi perjalanan panjang dari masa kolonial hingga saat ini. Kondisi politik tiap rezim mempengaruhinya dengan signifikan. Kini, gerakan tersebut disebut rentan disusupi muatan politik yang tak relevan dengan isu perburuhan.

Dikutip dari buku “perkotaan, masalah sosial & perburuhan di jawa masa kolonial”, jakarta: komunitas bambu (2013) yang disusun john ingleson, gerakan protes di zaman kolonial dilakukan kaum petani untuk menuntut perbaikan kesejahteraan memberikan inspirasi kepada kaum buruh untuk menggalang kekuatan secara bersama-sama. Gerakan buruh pun dicetuskan oleh para pekerja perusahaan kereta api dengan tuntutan perbaikan kondisi kerja. Serikat buruh pertama pun terbentuk di jawa dalam perusahaan kereta api pada 1905. Namun, serikat buruh ini berada di bawah kendali eropa dan hanya merekrut sebagian kecil buruh pribumi.

Serikat ini menjadi kelompok penting setelah ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan indonesia. Berbagai peraturan pun dilahirkan untuk buruh, mulai dari undang-undang (uu) yang mengatur tentang kecelakaan kerja, perlindungan, perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan, hingga penyelesaian perselisihan perburuhan. Di era orde lama, posisi pemimpin buruh indonesia pun mulai diperhitungkan di kancah internasional lantaran menjadi tokoh utama yang melahirkan wadah serikat buruh internasional. Beberapa contoh peran serikat buruh di indonesia itu adalah sarikat buruh muslimin indonesia (sarbumusi) dan gabungan serikat buruh islam indonesia (gasbiindo) yang ikut mendirikan konfederasi buruh independen dunia (icftu), sementara sentral organisasi buruh seluruh indonesia (sobsi) ikut mendirikan federasi serikat buruh dunia (wftu).

Namun, gerakan buruh meredup ketika memasuki era orde baru. Di bawah kepemimpinan soeharto, pemerintah melumpuhkan gerakan buruh. Bentuknya, tuduhan percobaan kudeta yang diklaim dilakukan oleh partai komunis indonesia (pki) lewat gerakan 30 september (g30s). Klaim ini pun memberi jalan buat militer mengambil alih kekuasaan dengan menghancurkan berbagai organisasi pendukung pki, termasuk serikat buruh.

Perubahan kembali terjadi setelah memasuki era reformasi. Bj habibie yang menggantikan soeharto sebagai presiden indonesia meratifikasi konvensi organisasi buruh internasional (ilo) nomor 87 yang menjamin hak untuk berserikat. Konvensi ini melengkapi konvensi no 98 tentang perundingan kolektif yang sudah diratifikasi sejak 1950-an. Pasang surut pengamat perburuhan dari universitas airlangga hadi shubhan, mengatakan pergerakan buruh mengalami pasang surut sejak era orde lama hingga saat ini.

Menurutnya, pergantian kepemipinan di indonesia merupakan faktor yang membuat hal itu terjadi. Ia menjelaskan, pergerakan buruh di era soekarno memiliki tempat yang diperhitungkan. Hadi menuturkan, kiblat pemerintahan soekarno yang sosialis membuat buruh mendapatkan ruang gerak dan peran yang penting. “pergerakan buruh mengalami pasang surut dari dulu zaman orde lama, di mana kiblat pemerintah sosialis sehingga gerakan buruh di bawah soekarno punya peran signifikan,” ucap hadi seperti dikutip dari cnn indonesia.

Hanya saja, lanjutnya, hal tersebut berubah saat memasuki orde baru di bawah kepemimpinan soeharto. Menurutnya, gerakan buruh dibatasi dengan sangat represif lewat kebijakan yang hanya mengakui keberadaan satu organisasi atau serikat buruh. Kelompok buruh kembali memperoleh kebebasannya di era reformasi, setelah habibie mengesahkan uu no 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Bahkan, hadi menyampaikan, regulasi tersebut telah mempermudah buruh untuk membentuk serikat atau organisasi lantaran syarat yang diberikan cenderung mudah untuk dipenuhi.

“(di era reformasi) kebebasan itu diperoleh kembali, terbukti dengan tanpa dibatasi pendirian serikat pekerja. Bahkan sangat mudah, ada 10 orang dan anggaran dasar sudah cukup untuk mendirikan serikat buruh,” ujarnya. Terkait dengan gerakan buruh dalam beberapa tahun terakhir, ia menilai sejumlah hal yang bersifat makro telah berhasil disuarakan dan mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan. Salah satunya, katanya, terkait dengan asuransi atau badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs).

Menurutnya, hampir seluruh masyarakat indonesia dapat merasakan manfaat kebijakan yang didorong lahir dari gerakan buruh ini. “terakhir adalah adanya bpjs, adanya advokasi dari serikat buruh tentang keharusan adanya bpjs. Ternyata itu manfaatnya bukan hanya untuk buruh, tapi untuk seluruh masyarakat,” kata hadi. Meski demikian, ia menilai gerakan buruh di indonesia belum berjalan dengan efektif.

Terbukti, lanjutnya, sejumlah isu yang dibawa lewat gerakan buruh tidak seluruhnya terealisasi. Hadi pun menyayangkan berbagai gerakan buruh yang mengadvokasi hal-hal tidak sesuai atau kurang relevan dengan substansi buruh, seperti menyinggung kebijakan pengampunan pajak ( tax amnesty ) pemerintah. Menurutnya, penyuaraan isu tersebut cenderung bermuatan politis. “ada beberapa serikat buruh yang muatannya tidak murni pada advokasi buruh, tapi ada muatan politik.