Peneliti ipb: korupsi sumber daya alam akar kemiskinan di indonesia (islamtoday id) – peneliti pusat studi agraria institut pertanian bogor (ipb) rina mardiana mengatakan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam sangat ditentukan oleh dukungan politik dari penguasa. Ia mencontohkan sepak terjang gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (gnpsda) bekerja sangat baik pada masa periode i pemerintahan jokowi. “hasil penelitian menyebutkan penyebab utama rendahnya investasi di indonesia adalah karena faktor korupsi. Dan korupsi terbesar di indonesia adalah terkait perizinan sumber daya alam,” ungkap rina seperti dikutip di radio bravos indonesia , senin (3/5/2021).

Hadirnya gnpsda dan munculnya kesadaran publik bahwa korupsi sumber daya alam merupakan akar masalah kemiskinan di indonesia, seharusnya menjadi momentum untuk berbenah sekaligus memperkuat gnpsda yang diusung kpk. Namun ironisnya yang terjadi justru sebaliknya, di pengujung masa peride i jokowi, kpk justru mengalami berbagai serangan politik yang berujung pada revisi uu kpk. Dan itu secara simultan telah mendorong pelemahan dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi di indonesia. “yang lebih menyedihkan adalah di awal masa periode kedua jokowi, ini seperti kutukan di periode kedua.

Itu tidak bisa kita ingkari, jokowi menggadang-gadang ruu cipta kerja,” ujar rina. Ia menjelaskan, uu cipta kerja ini mencakup 78 uu sektoral, yang faktanya bisa diselesaikan dalam tempo yang teramat singkat. Meski mendapat tekanan publik karena uu ini sangat kontroversial dan berdampak besar pada tata kelola sumber daya alam, namun uu cipta kerja bisa terbit dengan berbagai peraturan pelaksananya. “ini jelas menunjukkan korupsi politik.

Dimana partisipasi publik untuk ikut terlibat dalam mencermati keputusan publik telah dibelenggu,” kata rina. Sebagai pembanding uu cipta kerja, ia mencontohkan ruu masyarakat adat yang sudah tiga periode pemerintahan atau 15 tahun tak kunjung kelar. Sekarang ruu itu masuk lagi ke prolegnas yang keempat kalinya. “saya nggak tahu arah politiknya di mana.

Apakah masih terus di-php, padahal jelas sekali ruu masyarakat adat adalah untuk kepentingan rakyat, beda dengan uu cipta kerja yang sangat kental dengan nuansa kepentingan investasi,” jelasnya. Ia kembali menilai korupsi bisa berjalan kalau modal kultural (pemerintah) dan modal sosial (rakyat) bersatu padu. “namun demikian, melihat kecenderungan politik yang tersedia saat ini saya kok merasa tidak terlalu optimis bahwa pemerintah memiliki kesungguhan itikad untuk melakukan pemberantasan korupsi sumber daya alam,” kata rina. Oleh karenanya, menurutnya, modal sosial (rakyat) itu yang justru harus menguat, karena distribusi yang adil dan merata atas melimpahnya sumber daya alam indonesia adalah hak rakyat dan menjadi suatu arena yang juga pantas untuk diperjuangkan.