Perusahaan haji isam terlibat penggelapan pajak, pukulan telak bagi paman birin menjelang psu tewenews, banjarmasin -kpk ri baru saja menetapkan angin prayitno aji sebagai tersangka kasus korupsi penggelapan pajak. Badan pemeriksa keuangan ri menduga potensi kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai rp 30 triliun. Nilai yang sangat fantastis. Kasus korupsi ini turut menggemparkan publik kalimantan selatan.

Pasalnya nama seorang pengusaha banua paling mentereng, haji isam, terseret masuk dalam pusaran korupsi ini. Bahkan, pemberitaan mengenai upaya penghilangan bukti oleh pt johnlin menggunakan truck menjadi sorotan nasional. Andi syamsudin arysad, alias haji isam, pria kelahiran bone, sulawesi selatan ini adalah pengusaha batubara yang memiliki hubungan sangat erat dengan paman birin. Selain paman-kemenakan, relasi mereka juga diikat kongsi bisnis dan politik.

Sebelum menjabat gubernur kalimantan selatan, paman birin adalah direktur utama pt johnlin sasangga banua, anak usaha johnlin grup milik haji isam. Dengan dukungan finansial yang kuat, paman birin mampu memenangkan pilgub kalsel 2015. Bahkan hingga menjabat gubernur, paman birin tidak absen dalam acara-acara pt johnlin. Sudah menjadi rahasia publik bahwa paman birin-haji isam berada dalam 1 gerbong kepentingan yang sama dalam banyak hal.

Majalah tempo edisi 8 april 2018 pernah mengulas peran haji isam yang dituduh menggunakan tangan gubernur kalsel untuk melumpuhkan usaha lawan-lawannya, khususnya dalam sengketa tambang. Terseretnya haji isam dalam kasus mega korupsi ini tentu menjadi pukulan telak bagi paman birin menjelang psu. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan pemilih pada sosok petahana. Seakan membuka mata publik, inilah sebab mengapa kesejahteraan tidak tersebar merata.

Teriakkan lawan oligarki dan politik uang akan semakin terngiang di kepala masyarakat. Pemilih sebagai korban politik uang akan tersadar bahwa uang sogok suara rp 100-200ribu, aksi menghambur uang, aksi borong habis bahan makanan, menjadi sama sekali tidak sebanding dengan kerugian rakyat akibat pengelolaan pemerintah yang tidak becus dan tidak adil. Apalagi jika uang-uang sogok suara tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang merugikan rakyat puluhan triliyun. ( */tim ).