Rupiah digital tandingi uang kripto jakarta – direktur center of economic and law studies (celios), bhima yudhistira adhinegara, menilai rencana bank indonesia menerbitkan rupiah digital dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Agar tujuan tersebut tercapai, kata dia, bank indonesia harus cermat menentukan segmen pengguna dan skema distribusi rupiah digital. “bagaimana peruntukannya, platform dan teknologi apa yang digunakan, ini harus diputuskan dengan cermat,” kata dia, kemarin. Wacana penerbitan rupiah digital bergulir di tengah demam mata uang kripto.

Bhima mengatakan rupiah digital bisa mengimbangi tren investasi aset berisiko tersebut. Rupiah digital, menurut dia, memiliki kelebihan dibanding uang kripto seperti bitcoin dan etherium karena memiliki jaminan atau underlying assets. “saat ini, nilai transaksi kripto di indonesia menembus rp 1,7 triliun dengan jumlah investor yang nyaris melampaui investor di pasar saham. Ini gambaran potensi yang dimiliki rupiah digital,” kata bhima.

Ilustrasi bitcoin (mata uang virtual). Reuters/benoit tessier bank indonesia tak memiliki wewenang intervensi terhadap uang kripto sehingga banyak risiko yang perlu diwaspadai. Menurut bhima, bank indonesia harus waspada akan tren uang kripto. Sebab, kata dia, jika banyak dana masyarakat yang mengalir ke uang kripto, kendali atas kebijakan moneter perlahan akan melemah.

“rupiah digital bisa untuk merespons hal ini,” ujar dia. Sinkronisasi antara kebijakan bank indonesia dengan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan uang kripto, seperti kementerian perdagangan, juga harus dilakukan. “jangan sampai saling bertentangan.” ekonom dari center of reform on economics (core) indonesia, yusuf rendy manilet, mengatakan, sebelum mengeluarkan mata uang digital , penting bagi bank sentral untuk memetakan potensi risikonya. “karena masyarakat masih sangat awam tentang aset ini,” ucapnya.

Yusuf menyoroti infrastruktur digital masih harus dibenahi, termasuk soal keamanannya. “harus dipikirkan risiko ketika jaringan internet di suatu daerah padam. Atau jika ada yang hilang, nanti harus dipersiapkan sebaik mungkin mitigasinya.” dia menegaskan, faktor tersebut sangat krusial dalam menentukan tingkat akseptasi atau penerimaan rupiah digital. Apalagi survei otoritas jasa keuangan pada 2019 menyebutkan indeks literasi keuangan indonesia baru mencapai 38,03 persen.

Peneliti dari institute for development of economics and finance (indef), nailul huda, mengatakan, dalam mengatur lalu lintas rupiah digital, bank indonesia memerlukan koridor pengawasan dalam mengawasi pergerakan transaksi secara real time. Fokus perhatian berikutnya adalah penguatan sistem dan regulasi untuk mengoptimalkan perlindungan data pribadi masyarakat guna menghindari kebocoran data pada kemudian hari. Dody budi waluyo. Dok tempo/fakhri hermansyah deputi gubernur bank indonesia, dody budi waluyo, mengatakan penerbitan rupiah digital dilandasi oleh tiga pertimbangan utama.

Pertama, sebagai instrumen pembayaran yang sah di indonesia. Kedua, mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Ketiga, menghadirkan instrumen pembayaran berbasis teknologi. “ money supply tetap harus dapat dikendalikan secara optimal untuk mendukung transmisi dan sinyal kebijakan bank indonesia,” ucapnya.