Ada bnbr tertarik garap pipa cisem, kenapa harus pakai apbn? jakarta, cnbc indonesia - menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) berkirim surat kepada badan pengatur hilir migas (bph migas) meminta agar proyek pipa transmisi gas cirebon-semarang (cisem) dikerjakan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). Sementara itu, pt bakrie & brothers tbk (bnbr) sebagai pemenang lelang kedua tahun 2006 silam bersedia melanjutkan proyek ini setelah pt rekayasa industri (rekind) mundur pada oktober 2020 lalu. Bph migas bahkan menyebut bnbr telah menyetor uang jaminan atau performance bond sekitar us$ 1 juta lebih atau setara rp 14,5 miliar pada 15 april lalu. Lantas, bagaimanakah idealnya? ketika ada badan usaha yang tertarik menggarap proyek ini, apakah negara tetap harus lanjut mengambil alih proyek ini dengan dana apbn? apalagi dana yang dibutuhkan untuk membangun pipa transmisi cisem ini tak main-main, yakni diperkirakan mencapai rp 5,3 triliun.

Menanggapi hal ini, pri agung rakhmanto, ahli ekonomi energi dan perminyakan universitas trisakti dan juga pendiri reforminer institute, mengatakan pada prinsipnya semua harus mengacu pada peraturan. Apa yang menjadi payung hukum, itulah yang semestinya dijalankan. Jika dilihat dari kacamata ekonomi menurutnya, jika sudah ada investor yang mau mengerjakan, maka pemerintah tidak perlu masuk langsung menggunakan apbn. "adapun secara ekonomi, jika suatu market bisa bekerja, dalam konteks ini market infrastruktur gas sudah ada investor yang tertarik untuk membangunnya, sebetulnya pemerintah tidak perlu masuk langsung dengan menggunakan dana apbn-nya," ungkapnya kepada cnbc indonesia, jumat (23/04/2021).

Namun, jika sudah tidak ada investor yang tertarik atau mekanisme pasar tidak dapat bekerja, baru dibutuhkan investasi dari pemerintah. Prinsip yang digunakan menurutnya mestinya seperti itu. Misalnya suatu proyek sudah ada investornya, imbuh pri, namun pada akhirnya mangkrak, maka harus dipastikan terlebih dahulu apa penyebabnya. Jika mangkrak karena tidak melaksanakan komitmen, maka pemerintah punya kewenangan untuk mengambil alih.

"jadi, sekali lagi, sebaiknya semua pihak merujuk kepada aturan hukumnya dulu seperti apa. Baru kemudian prinsip ekonomi yang semestinya dijalankan," tegasnya. Hal senada disampaikan anggota komisi vii dpr ri fraksi pkb ratna juwita sari. Ratna juga menyayangkan pembangunan pipa cisem yang mandek selama 15 tahun ini.

Menurutnya, ini sangat memprihatinkan. Ratna pun menceritakan, mulanya menteri esdm beberapa waktu lalu menyampaikan ke dpr jika bnbr sebagai pemenang lelang kedua siap untuk melanjutkan pembangunan setelah mundurnya rekind. "tapi terakhir, kami juga mendengar kabar lagi kalau menteri esdm menyurati bph migas agar pekerjaan cisem ini diambil alih oleh apbn. Kalau secara teknis, berarti kita sudah menderita kerugian berlipat-lipat," sesalnya.

Hal ini menurutnya karena seharusnya proyek strategis nasional ini sudah beroperasi. Dia pun berpandangan jika apbn belum mampu untuk mengambil alih pekerjaan ini dengan estimasi anggaran sekitar rp 5,3 triliun. "harusnya, tetap memaksimalkan kerja sama dengan investor, agar pekerjaan ini bisa dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien," tuturnya. Kepala bph migas m.

Fanshurullah asa mengatakan secara akal sehat defisit apbn tahun 2020 saja hampir mencapai rp 1.000 triliun, di mana pajak dan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) tidak tercapai karena pandemi covid-19. "jadi hampir rp 1.000 triliun pinjam uang loh, kok bisa ini pakai apbn, kami sudah rapat dengan kemenkeu, bappenas eselon 2, kemenkeu, bappenas nyatakan kalau swasta mau, kenapa mesti pake apbn," ungkapnya ungkapnya saat ditemui di sela-sela acara 'public hearing penetapan tarif gas bumi', kamis (22/04/2021). Dia menegaskan bahwa pembangunan pipa ini sebisa mungkin melibatkan swasta, apalagi dalam proyek ini bnbr sudah menyatakan sanggup dengan biaya angkut melalui pipa ( toll fee ) dari lelang pada 2006 lalu. "jadi ini jelas semua kami persilahkan kalau arahan presiden bisa, ok.

Menteri keuangan kuat anggarannya? sebagai info saja, usulan pipa cisem sampai dumai-sei mangke mencapai rp 8 triliun, sementara anggaran untuk kementerian esdm saja rp 7 triliun," paparnya. Pembangunan pipa cisem sudah mangkrak selama 15 tahun sejak dilelang pada 2006 dan berujung pada mundurnya pt rekayasa industri (rekind) sebagai pengelola proyek ini pada oktober 2020 lalu. Hingga kini pemerintah pun belum satu suara dalam memutuskan keberlanjutan pengelolaan proyek pipa yang dinanti-nanti warga jawa tengah ini. .