Aplikasi taksi online terbesar di china didi chuxing dihapus jakarta, cnn indonesia -- didi, layanan transportasi online terbesar di china dihapus oleh regulator pemerintahan xi jinping. Baru-baru ini administrasi cyberspace china melarang aplikasi didi setelah menuding akan menimbulkan risiko keamanan siber bagi pelanggan.regulator menemukan bila didi chuxing melanggar hukum dengan mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi secara ilegal. Hal demikian membuat pemerintah memperbaiki masalah untuk mematuhi hukum negara dan dan memastikan keamanan pelanggannya.perusahaan yang memiliki 377 juta pengguna aktif di china mengatakan dalam sebuah pernyataan pihaknya mematuhi tuntutan china dengan menarik aplikasi dari toko online. Mereka juga akan melakukan perubahan untuk memenuhi regulator.

Didi mengklaim pelanggan dan pengemudi yang telah mengunduh aplikasi akan dapat terus menggunakannya."kami dengan tulus berterima kasih kepada departemen atas instruksinya dalam mengatasi risiko didi. Kami akan memperbaiki dan menghindari risiko dan menyediakan layanan yang aman dan nyaman bagi pengguna kami," kata perusahaan itu mengutip cnn, senin (5/7). Larangan itu datang kurang dari seminggu setelah didi go public di new york stock exchange dalam penawaran saham as terbesar oleh perusahaan china sejak alibaba memulai debutnya pada 2014. Hanya dua hari berselang, china lalu menangguhkan pendaftaran pengguna baru di aplikasi.

Penangguhan diberlakukan 'untuk mencegah perluasan risiko' selama 'tinjauan keamanan siber' ke dalam perusahaan. Keputusan ini membuat saham perusahaan jatuh.larangan hari minggu merupakan eskalasi tindakan china terhadap didi, tetapi itu adalah bagian dari tindakan keras yang lebih besar terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar di china.pada maret 2021 presiden china xi jinping menekankan perlunya mengatur perusahaan atau platform bisnis yang menawarkan layanan online untuk pelanggan di china.di china sejumlah perusahaan teknologi dalam beberapa bulan terakhir telah menghadapi penyelidikan atas dugaan perilaku monopoli atau pelanggaran hak pelanggan. Hal ini berujung terhadap hukuman berupa denda. Xi jinping mendukung penyelidikan tersebut dan menetapkan tindakan keras regulasi sebagai salah satu prioritas utama negara itu pada 2021, dan dia terus meminta regulator untuk meneliti perusahaan teknologi.