Bi jalankan 7 kebijakan dorong pemulihan ekonomi jakarta, investor.id - bank indonesia (bi) memastikan akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif. Selain itu, bi berkomitmen untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut dengan tujuh kebijakan. Pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter yang akomodatif.

Ketiga, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (sbdk) perbankan dengan penekanan pada komponen-komponen sbdk ( cost of fund, overhead cost, dan profit margin ) dan masih lambatnya penurunan suku bunga kredit baru. Keempat, memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif melalui penyempurnaan kebijakan rasio kredit umkm menjadi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (rpim) antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain. Kelima, menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari 2% menjadi 1,75% per bulan dalam rangka mendukung transmisi kebijakan suku bunga dan efisiensi transaksi nontunai berlaku sejak 1 juli 2021. Keenam, memperluas pendalaman pasar uang melalui percepatan pendirian central counterparty (ccp) dan standardisasi transaksi repo yang dapat dikliringkan melalui ccp.

Ketujuh, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement (lcs) bekerja sama dengan instansi terkait. Untuk itu, kata perry, pada mei dan juni 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di singapura, tiongkok, jepang, amerika serikat, meksiko, inggris, swedia, norwegia, dan prancis. Tak hanya itu, perry menyebut bank indonesia akan terus berkomunikasi dan melakukan koordinasi bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi dan terus mendorong pemulihan ekonomi nasional. "tentu itu berkaitan juga dengan koordinasi yg kami lakukan dengan kemenkeu dalam keikutsertaan bi dalam pembelian sbn dalam pasar perdana dengan kaidah dari sisi fiskal prudent, moneter prudent dan menjaga integritas dari pasar untuk pendanaan apbn 2021," jelasnya.