Konsekuensi ppkm darurat sinyal pemulihan ekonomi yang terus menguat hingga mei harus terhenti di penghujung juni. Dalam pekan terakhir juni, kasus positif covid-19 terus menciptakan rekor baru. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, angka itu tembus 25 ribuan orang. Ada sebuah prediksi bahwa kasus harian berada dalam tren meningkat hingga pertengahan juli ke posisi 28 ribuan.

Sejumlah indikator kegiatan ekonomi awalnya menunjukkan peningkatan yang konsisten. Seperti indeks manufaktur pur chasing manajer’s index (pmi), indeks kepercayaan konsumen, indeks pen jualan ritel, konsumsi listrik, dan se jumlah leading indicator penting lain. Keputusan pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan mikro (ppkm) darurat mulai 3 juli hingga 20 juli memang akan membawa implikasi dan konsekuensi yang berat. Pembatasan mobilitas kali ini, meski relatif mirip pembatasan sosial berskala besar (psbb) sebelumnya, bakal memukul perekonomian jangka pendek.

Berbagai indikator pemulihan ekonomitersebut tentu harus rehat sejenak selama juli ini. Penutupan mal dan pusat perbelanjaan akan memukul sektor ritel. Meski restoran di dalamnya tetap buka namun dilarang makan di tempat, jelas membuat omzet mereka bakal turun. Persyaratan ketat perjalanan juga akan memukul industri transportasi.

Penderitaan sektor perhotelan dan tempat wisata kian panjang dengan ditutupnya sejumlah pusat wisata. Meski demikian, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerin tah tidak asal menginjak rem tanpa memberikan ruang untuk sedikit injak gas agar ekonomi tetap berdenyut. Setidaknya konsumsi masyarakat relative ter jaga di tengah mobilitas yang ketat.

Menteri keuangan telah memutuskan pemberian berbagai perlindungan sosial bagi rakyat yang paling terdampak oleh ppkm darurat. Karena itulah, sejumlah program bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang sedianya dihentikan akhir juni, akhirnya diperpanjang. Misalnya diskon tarif listrik bagi pelanggan daya 450 va dan 900 va, mereka tetap bisa menikmati diskon tarif masing-masing 50% dan 25% hingga september 2021. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran rp 3,6 triliun untuk penambahan target penerima bantuan produktif usaha mikro (bpum) dengan besaran ban tuan rp 1,2 juta per penerima.

Hingga kini, bpum telah disalurkan kepada 9,8 juta penerima dengan realisasi rp 11,76 triliun. Adapun targetnya adalah senilai rp 15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro. Selain itu, kemenkeu berkomitmen mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai (blt) desa untuk 8 juta penerima. Blt desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa dengan besaran rp 300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat (kpm).

Pemerintah mengalokasikan anggaran blt desa sebesar rp 28,8 triliun bagi 8 juta kpm. Pemerintah juga melanjutkan program kartu prakerja hingga akhir 2021. Pada semester ii, pemerintah menargetkanpe nyaluran rp 10 triliun untuk 2,8 juta pe serta. Hingga akhir juni, realisasi penyaluran kartu prakerja mencapai rp 10 triliun bagi 2,8 peserta.

Setiap peserta program kartu prakerja memperoleh manfaat pelatihan sebesar rp 1 juta, uang tunai rp 600 ribu untuk empat bulan, dan insentif survei rp 150 ribu sehingga total mencapai rp 3,55 juta. Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan menjadi rp 185,98 triliun dari yang sebelumnya rp 172,84 triliun. Penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas melalui percepatan vaksinasi, percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan, dan klaim perawatan. Khusus klaim perawatan, pemerintah perlu lebih mempermudah pencairan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh rumah sakit (rs) swasta.

Saat ini, pemerintah telah membayarkan 99% dari pagu atau rp 14,53 triliun untuk klaim pasien covid-19 pada 2020 yang digunakan un tuk membayar tagi h an 200.545 pasien pa da 1.575 rumah sakit rujukan. Adapun realisasi pembayaran untuk penanganan pasien covid-19 telah mencapai rp 10,5 triliun dari pagu tahap pertama rp 10,6 triliun. Sementara untuk tahap ii tahun 2021 dibutuhkan anggaran sebesar rp 11,97 triliun. Pemerintah pun telah membayar tunggakan klaim tahun 2020 sebesar rp 5,6 triliun, dan masih ada sisa yang belum terbayar senilai rp 2,69 triliun.

Respons cepat kementerian keuangan dalam memperpanjang kebijakan pemberlakuan bantuan sosial patut diapresiasi. Ini merupakan bentuk countercyclical atas pembatasan mobilitas akibat ppkm darurat. Ada konsekuensi bahwa pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam untuk memberikan bantuan bagi masyarakat miskin dan terdampak. Bisa jadi, defisit apbn tahun ini akan lebih besar dari target awal, namun itu harus dimaklumi.

Bahkan pemerintah perlu melakukan realokasi dan refocusing atas berbagai anggaran belanja yang tidak mendesak. Dana-dana tersebut dialihkan untuk memperbesar bantuan sosial dan bantuan untuk usaha mikro dan kecil yang tertekan oleh ppkm darurat. Sejumlah kementerian dan lembaga yang anggarannya direalokasi atau dipangkas harus rela berkorban demi membantu kaum yang paling terdampak pembatasan mobilitas.kita berharap apabila program ppkm darurat mampu mengendalikan penyebaran covid dan menurunkan secara drastis kasus positif, pemulihan ekonomi akan berlanjut lagi mulai agustus. Jika itu terjadi, akselerasi ekonomi akan terus melaju hingga tahun depan.