Antara koalisi kritis dan oposisi loyal membaca tulisan aga suratno, “oposisi loyal membangun rumah ekspektasi” (beritajatim, 22 maret 2021), cukup menggelitik saya. Sebab, dari sisi sistem demokrasi, antara koalisi dan oposisi di semua tingkatan parlemen selalu ada. Koalisi terdiri dari partai pengusung pemerintah yang berkuasa, dan masuk dalam the rulling party. Sedangkan oposisi meliputi partai pengusung calon yang kalah dan berada di luar pemerintahan.

Namun dalam konteks indonesia, ada partai pengusung calon presiden yang kalah, justru masuk dalam pemerintahan. Partai gerindra adalah contohnya. Kendati pada pilpres 2019, prabowo subianto-sandiaga s uno lawan dari joko widodo-ma’ruf amien, sekarang keduanya berada dalam pemerintahan. Pada pilpres 2004 dan 2009, partai golkar justru masuk dalam partai koalisi pemerintahan susilo bambang yudhoyono-jusuf kalla, dan susilo bambang yudhoyono-budiono, setelah calon yang diusung kalah.

Demi memperkuat koalisi partai pemerintah yang tak disokong oleh mayoritas anggota parlemen. Realita koalisi di atas menggambarkan, bangunan koalisi partai sangatlah longgar. Dalam tempo bersamaan, partai bisa keluar masuk koalisi bergantung pada deal antara partai dengan pimpinan koalisi. Tanpa persetujuan koalisi partai lain, pimpinan koalisi terkadang bertindak atas nama stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang diampu dengan membangun koalisi baru.

Atas nama hak prerogatif presiden, pemimpin berkuasa dapat menunjuk menteri yang berasal dari kolega maupun rivalnya sekalipun. Ini acapkali yang menggeser konstalasi dan konfigurasi the rulling party dalam kabinet pemerintah. Surya paloh seringkali mengkritik praktik koalisi semacam ini, sebab bisa menghilangkan check and balance dalam relasi eksekutif dan legislatif. Padahal, keberadaan oposisi tak kalah terhormat daripada koalisi.

Pdip memberi contoh menjadi oposisi yang konsisten dan tak tergiur oleh tawaran kursi kabinet. Terbukti, kemenangan partai banteng bermoncong putih ini, dalam 2 kali pileg, merupakan berkah kepercayaan rakyat terhadap partai yang konsisten. Sayangnya, kritik ketua umum partai nasdem bertolak belakang dengan kenyataan arus pragmatisme yang mendominasi idealisme politik. Akibatnya, praktek demokrasi di indonesia alpa dari koalisi permanen.

Sehingga, kondisi politik seringkali diwarnai gonjang ganjing dan tarik tambang kepentingan. Maka dari itu, anggota parlemen dari partai koalisi, terkadang terasa dari partai oposisi. Dan begitu pula sebaliknya. Kekacauan seperti ini merupakan konsekuensi-logis dari inkonsistensi partai yang menggunakan standar ganda dalam menyikapi sesuatu.

Kepentingan elektoral di atas segala-galanya, hatta menjalankan fungsi koalisi dan oposisi semu. Sesungguhnya, term “koalisi kritis”, atau “oposisi loyal” merupakan bentuk eufemisme dari koalisi dan oposisi semu di atas. Meskipun, praktek semacam ini sepadan ditemukan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer di inggris. Istilah “oposisi loyal” misalnya diambil dari “loyal opposition” yang kritis terhadap pemerintah yang berkuasa, namun tetap setia pada kerajaan serta tak bermaksud untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa.

Dalam sesi debat di parlemen inggris, john hobhouse pada 1826 menyebut dirinya sebagai “oposisi loyal”. Ia memang berdebat sengit dengan anggota parlemen pro pemerintah lainnya, namun tetap hormat terhadap otoritas kekuasaan tertinggi, dan jauh dari keinginan berkhianat terhadap kerajaan britania raya. Cak nur yang memperkenalkan istilah “oposisi loyal” di jagad politik indonesia. Bagi almarhum mantan ketua umum pbhmi ini, oposisi bukan oposisisme, suatu paham politik yang asal kritik tanpa diimbangi dengan solusi alternatif.

Apalagi, kritik yang berasal dari bahasa latin “kritikos” yang berarti penilaian penuh kearifan. Sehingga, tak bisa, asal mengkritik tanpa dasar akal sehat dan data kuat. Inilah esensi dari oposisi loyal yang menyehatkan demokrasi liberal di negara-negara barat. Sementara itu, koalisi kritis terkadang seperti menggunting dalam lipatan dan menusuk dari belakang ala markus yunius brutus.

Dalam khazanah politik modern, brutus dikenal sebagai pemimpin konspirasi yang membunuh julius caesar. Bersama anggota senat romawi lain menikam kaisar pada 44 sm. Ia pernah menjadi gubernur siprus dan berada dalam lingkaran kekuasaan. Namun akhirnya memberontak pada romawi, tapi gagal.

Ia bunuh diri pada 42 sm untuk membayar kegagalannya itu. Koalisi kritis secara teoritis rancu. Satu sisi koalisi merupakan persekutuan antar kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Sisi lain, kritis merupakan aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dalam menerapkan ilmu sosial dan humaniora.

Kritik dalam demokrasi sosialis, esensinya wacana banding dan wacana tanding dalam perang kebijakan dan anggaran. Kritik juga merupakan pemikiran dan gerakan pencerahan, pembebasan, perlawanan, dan perjuangan kelas. Disamping, kritik itu diilhami madzhab frankfurt school yang dipandekani oleh karl marx, sigmund freud, herbert marcuse, theodor adorno, max horkheimer, walter benjamin, erick fromm dan lain-lain. Mereka rerata pemikir kiri yang menyerukan perlawanan atas dominasi kelas dan ketidakadilan.

Inilah esensi dari koalisi kritis yang menghancurkan demokrasi sosialis di negara-negara eropa timur. Dilihat dari ekspektasi publik, koalisi kritis mendapat mandat mayoritas untuk memenuhi harapan rakyat. Dan, oposisi loyal bertugas untuk mengawasi kinerja koalisi kritis dalam memenuhi ekspektasi publik tersebut. Baik koalisi maupun oposisi, menjalankan tugas masing-masing mengacu pada indeks kepuasan masyarakat (ikm) yang merupakan salah satu indikator kinerja utama (iku) dari setiap tingkatan pemerintahan.

Semua punya tanggungjawab bersama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, tanpa melihat koalisi maupun oposisi. Barangtentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam mewujudkan demokrasi politik, ekonomi dan sosial. Dimana harapan rakyat menjadi episentrum dari urusan, program dan kegiatan dari penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa itu, harapan tinggal harapan seperti lirik lagu meggy z “harapan hampa”.