Cerita abdul halim iskandar soal cak imin lebih terasah di politik tempo.co, jakarta - menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi abdul halim iskandar mengaku kapasitas adiknya, ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaimin iskandar lebih terasah di bidang politik. Meski empat tahun lebih tua, abdul halim menilai ia tak lebih berpengalaman dibanding sang adik. "kapasitas saya jauh, lah, dalam konteks politik," kata halim dalam wawancara dengan tempo pada jumat, 9 april 2021. Halim mengatakan dia dan muhaimin iskandar sama-sama berkecimpung menjadi aktivis mahasiswa semasa kuliah di yogyakarta.

Halim menempuh studi sarjana filsafat dan sosiologi pendidikan di universitas negeri yogyakarta, sedangkan muhaimin di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas gadjah mada. Menurut halim, ia sempat berpeluang menjadi ketua cabang pergerakan mahasiswa islam indonesia (pmii), tetapi mundur lantaran harus kembali ke tempat asalnya di jombang. Sedangkan muhaimin kemudian menjadi ketua cabang pmii yogyakarta pada 1991-1997. "abis itu dia (muhaimin) ke jakarta, saya di jombang.

Otomatis asahan terkait itu ya jauh, lah, kalau untuk partai politik," ujar abdul halim. Pada 1992 atau di usia 26 tahun, muhaimin menjadi sekretaris jenderal partai kebangkitan bangsa. Ia terus mengisi posisi tersebut hingga tahun 2002. Berselang tiga tahun, muhaimin naik menjadi ketua umum pkb hingga saat ini.

Abdul halim mengatakan ia terbilang dekat dengan muhaimin. Meski lebih tua secara usia, halim mengatakan urusan partai politik menjadi kewenangan muhaimin. Dia pun mengaku pernah dievaluasi oleh sang adik lantaran kekalahan di pemilihan kepala daerah. Ketua dpw pkb jawa timur ini bercerita, abdul halim iskandar bersama pengurus daerah pkb lainnya ditegur saat evaluasi pilkada 2020.

Muhaimin, kata dia, mempertanyakan mengapa calon yang diusung pkb di kabupaten tuban kalah. "ya saya jelaskan singkat sambil (bilang) ya siap salah. Ya namanya juga kader partai, ditegur ketua umum ya harus bilang (begitu)," kata halim. Baca: diduga ada jual beli jabatan di kementerian desa, rp 3 m untuk posisi dirjen.