Dinilai hancurkan proses politik, kelompok ham suriah kecam pemilu yang digelar rezim bashar al-assad pikiran rakyat - perang sipil yang melanda suriah kini memasuki babak baru. Terbaru, sebuah kelompok hak asasi manusia ( ham ) pada kamis, 22 april 2021 waktu setempat mengecam keputusan "tidak sah" oleh rezim bashar al-assad untuk mengadakan pemilihan presiden di negara yang dilanda perang itu. Menurut sebuah laporan dari jaringan hak asasi manusia suriah (snhr), pemilihan presiden yang direncanakan secara sepihak oleh rezim bashar al-assad adalah ilegal dan akan menghancurkan proses politik yang tengah berlangsung guna mengakhiri perang saudara selama satu dekade. Laporan itu juga mengatakan pemilu akan diadakan sesuai dengan pasal konstitusional yang disiapkan oleh rezim pada 2012 yang dianggap 'ilegal' oleh kubu oposisi.

Badan legislatif dan yudikatif suriah secara langsung berada di bawah kendali assad, sementara kandidat untuk pemilihan akan ditentukan oleh parlemen rezim. "keputusan pemilu oleh rezim bertentangan dengan resolusi dk pbb 2254, yang menetapkan peta jalan untuk solusi politik di suriah ," demikian bunyi laporan itu seperti dikutip oleh pikiran-rakyat.com dari anadolu agency. Pada minggu, parlemen suriah menetapkan tanggal pemilihan presiden pada 26 mei 2021 mendatang. Menurut kantor berita resmi suriah sana, permohonan kandidat dapat diajukan ke mahkamah konstitusi mulai 19-28 april.