Guru besar ugm kahawatirkan twk 75 pegawai kpk yang dinonaktifkan mengulang praktik litsus orde baru visi.news – guru besar fakultas hukum universitas gadjah mada (fh ugm) sigit riyanto khawatir penonaktifan 75 pegawai komisi pemberantasan korupsi (kpk) lewat tes wawasan kebangsaan (twk) mengulang praktik penelitian khusus (litsus) yang dilakukan era orde baru. Sigit mengatakan materi tes yang beberapa di antaranya menjurus pada pertanyaan tentang agama dan paham politik pribadi menjadi masalah tersendiri. Menurutnya, pertanyaan semacam itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (ham). “apalagi dijustifikasi dan dikaitkan dengan stigma kadrun dan lain-lain itu adalah masalah besar karena menjadi dalih atau cara untuk eksekusi bahkan persekusi.

Nah, praktik seperti ini saya khawatir akan mengulang atau jelmaan dulu apa yang dilakukan penguasa orde baru,” kata sigit dalam acara diskusi daring yang disiarkan melalui kanal youtube yayasan lbh indonesia, minggu (23/5/2021), seperti dilansir cnn indonesia. Sigit menduga twk alih status pegawai kpk digunakan untuk menyingkirkan para pegawai lembaga antirasuah yang dianggap tak sejalan dengan pihak tertentu dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai twk tersebut juga menghilangkan mentah-mentah kinerja 75 pegawai kpk tersebut selama ini. Dari 75 pegawai kpk yang tak lolos twk, beberapa di antaranya diketahui merupakan kasatgas dari penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi yang menarik perhatian publik.

Seperti bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 hingga izin ekspor benih lobster (benur). Selain itu, kata sigit, twk yang termuat dalam peraturan komisi nomor 1 tahun 2021 bertentangan dengan aturan di atasnya yakni peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai kpk menjadi pegawai asn dan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang kpk. “sebenarnya twk ini relevansinya apa dengan kompetensi, track record, kinerja teman-teman yang sudah ada dan menjadi bagian perjalanan membangun reputasi kpk sampai hari ini,” ujarnya. Dalam acara diskusi yang sama, sekretaris lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia pengurus besar nahdlatul ulama (lakpesdam-pbnu) marzuki wahid meminta kpk agar membuka hasil twk seluruh pegawai secara transparan.

Dengan transparansi dan akuntabilitas, ia mengatakan masyarakat bisa menilai keberadaan surat keputusan (sk) perihal penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos twk. “sampai sekarang saya belum memperoleh informasi hasil transparan twk ini. Yang dikemukakan ke publik lolos tidak lolos, nah lolos dan tidak lolos parameternya apa? terus nilai berapa sehingga tidak lolos,” kata marzuki. Menurut marzuki, beberapa pegawai dari 75 pegawai yang tidak lolos merupakan pegawai yang vokal dan memiliki integritas tinggi di lembaga antirasuah.

Untuk itu, ia meminta dewan pengawas kpk ikut turun tangan dalam menyelesaikan polemik ini. Ia juga meminta presiden joko widodo segera menginstruksikan bawahannya untuk menjalankan keinginannya agar puluhan pegawai kpk itu kembali dipulihkan dan bisa bekerja kembali seperti sedia kala. “segera diakhiri polemik ini, dan 75 orang itu dikembalikan lagi statusnya sebagaimana pernyataan pak jokowi yang sesuai putusan mk, bahwa alih status ini tidak boleh merugikan pegawai,” ujarnya. Sebelumnya, ketua kpk firli bahuri mengaku tak pernah berpikir untuk memecat 75 pegawai yang tak lolos dalam twk dalam rangka alih status menjadi asn.

Firli mengaku akan menindaklanjuti arahan jokowi soal 75 pegawai kpk. “kpk sebagaimana arahan presiden, kita pegang teguh dan kita tindak lanjuti dengan cara koordinasi komunikasi dengan menpan dan kepala bkn,” ujar firli beberapa hari lalu. Firli mengaku akan bertemu dengan kementerian/lembaga terkait nasib 75 pegawai kpk pada 25 mei. Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, tjahjo kumolo mengakui akan menggelar rapat bersama badan kepegawaian negara (bkn) dan kpk membahas nasib 75 pegawai tak lolos twk itu.