Harmoko minta soeharto mundur, pentolan csis: dia itu menteri munafik terkini.id, jakarta – pentolan centre for strategic and international studies (csis), jusuf wanandi memberikan penilaiannya terhadap sosok mantan menteri penerangan di era presiden soeharto yakni harmoko. Menurut csis, para menteri adalah sosok yang munafik terutama harmoko saat masih menjabat ketua dpr ri. “para menteri itu munafik. Di antaranya ketua dpr harmoko,” ujar jusuf seperti dikutip dari cnn indonesia, senin 5 juli 2021.

Menurutnya, fakta tersebut terjadi di era 1998 di saat lengsernya soeharto sebagai presiden. Hal itu juga tertuang dalam buku ‘menyibak tabir orde baru memoar politik indonesia 1965-1998’. Dalam buku tersebut, kata jusuf, harmoko merupakan menteri munafik. Pasalnya, saat peristiwa 1998 pecah soeharto merasa ditinggalkan oleh orang kepercayannya dan teman-teman dekatnya yang selama ini berada di sampingnya.

Salah satu orang kepercayaan soeharto itu adalah harmoko yang kala itu menjabat sebagai ketua dpr ri. Jusuf menjelaskan, beberapa bulan sebelum soeharto mundur dari kursi presiden harmoko mengatakan kepada soeharto bahwa berdasarkan hasil safari ramadan ke sejumlah daerah, rakyat menganggap tidak ada tokoh lain yang dapat memimpin negara kecuali soeharto. Padahal, soeharto sebelumnya sudah memiliki niat untuk lengser. Tapi gara-gara harmoko, niatnya urung diwujudkan.

Setelah kerusuhan mei, dia mengatakan sebaliknya. Mengutip hops.id, jusuf lanjut mengungkapkan bahwa pada kamis 16 mei 1998 harmoko serta pimpinan dpr/mpr lainnya sempat bertemu soeharto di cendana. Mereka membicarakan kondisi indonesia dan desakan rakyat agar soeharto mundur. Harmoko kemudian menanyakan langsung kepada soeharto terkait desakan rakyat yang memintanya mundur tersebut.

“ya, itu terserah dpr. Kalau pimpinan dpr/mpr menghendaki, ya saya mundur, namun memang tidak ringan mengatasi masalah ini,” jawab soeharto, dalam buku detik-detik yang menentukan: jalan panjang indonesia menuju demokrasi yang ditulis bj habibie. Dua hari setelahnya, tepatnya pada 18 mei 1998 ribuan mahasiswa kemudian berdemo dan menduduki gedung dpr/mpr. Aksi menduduki gedung dewan tersebut merupakan puncak dari serangkaian aksi di sejumlah kota besar.