Lima konsensus asean soal myanmar: solusi atau formalitas? analisis 1. Lima konsensus asean soal myanmar: solusi atau formalitas? 2. Kemajuan tetapi minim langkah konkret jakarta, cnn indonesia -- pertemuan asean leaders meeting soal myanmar di jakarta pekan lalu banyak mengundang pertanyaan, terkait apakah blok negara asia tenggara itu mampu membuat junta militer takluk dan menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung. Sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil myanmar dengan kudeta 1 februari lalu, bentrokan antara aparat dan pedemo anti-junta militer terus terjadi.

Menurut catatan lembaga perhimpunan bantuan hukum untuk tahanan politik myanmar (aapp), jumlah korban tewas dalam bentrokan rakyat dan aparat keamanan mencapai 751 orang. Sementara itu, sebanyak 4.437 orang juga ditahan sejak kudeta berlangsung. #div-gpt-ad-1577361751308-0 iframe{ border: 0px; vertical-align: bottom; position: fixed !important; z-index: 1 !important; left: 0px; right: 0; margin: auto; } dalam konferensi tingkat tinggi (ktt) pada sabtu (24/4) pekan lalu, 10 negara asean, termasuk myanmar, sepakat menetapkan lima poin konsensus terkait krisis di negara tersebut. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus ketua asean akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan sekretaris jenderal asean. Keempat, asean akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui aha centre. Dan kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Menurut peneliti sekaligus direktur eksekutif burma human rights network (bhrn) yang berbasis di inggris, kyaw win, kelima poin konsensus itu tak cukup menyelesaikan inti masalah yang terjadi di myanmar. Kyaw bahkan kecewa karena dalam pernyataan bersama asean yang dikeluarkan ketua blok itu saat ini, brunei darussalam, menganggap bahwa kekerasan juga dilakukan oleh warga sipil. "kekerasan tidak dilakukan dua pihak, militer dan warga sipil. Yang ada hanya militer fasis yang membunuh warga sipil menggunakan senapan mesin, granat, dan sniper," kata kyaw kepada cnnindonesia.com pada senin (26/4).

"itu berarti pemimpin asean tidak mengerti kenyataan atau mengelak menggunakan informasi faktual hanya untuk mengesankan pemimpin militer myanmar," paparnya menambahkan. Kyaw juga menyoroti kenapa dokumen asean itu tidak secara tegas mendesak pembebasan tahanan politik junta militer myanmar, termasuk pemimpin de facto aung san suu kyi dan presiden win myint, yang ditahan sejak kudeta berlangsung. Dalam pernyataan ketua asean, para pemimpin blok tersebut hanya mengatakan bahwa "kami juga mendengar seruan untuk pembebasan semua tahanan politik termasuk warga asing." [gambas:video cnn] sejumlah diplomat negara asean mengatakan ktt pada akhir pekan lalu itu memang fokus digelar demi membujuk junta militer myanmar berdialog dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. Ktt itu juga sama sekali tak membahas desakan internasional terkait pemulihan pemerintahan sipil dan demokrasi di myanmar.

Menurut kyaw, pemimpin asean tidak perlu bersikap seolah mendengar kepentingan militer myanmar demi mengajak junta berdialog. "karena setiap komentar yang tidak tegas menyebabkan penderitaan warga myanmar yang setiap hari kehilangan orang-orang yang kami cintai. Jika asean ingin membantu, harus berdiri dengan warga myanmar dan memberitahu rezim junta militer berhenti membunuh dan membebaskan semua tahanan," ucap kyaw. "asean tidak perlu menyalahkan para korban kekerasan (warga sipil) untuk menarik junta militer ke meja perundingan.

Asean memainkan peran penting dalam penyelesaian krisis di myanmar karena itu asean harus benar-benar menerapkan langkah yang tepat," kata kyaw. Kyaw menganggap lima poin konsensus asean juga tidak dijabarkan dalam linimasa atau timeline yang jelas. Hal itu, menurutnya, menjadikan asean tidak bisa menilai apakah junta militer myanmar telah menepati janjinya dengan melaksanakan lima konsensus tersebut secara transparan. Kemajuan tetapi minim langkah konkret baca halaman berikutnya halaman : 1 2.