Menang lawan moeldoko dkk, peluang ahy berlaga di pilpres 2024 kian terbuka jakarta - pengumuman keputusan kementerian hukum dan hak asasi manusia, rabu 31 maret 2021, yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan partai demokrat kubu moeldoko membuat bernapas lega. Betapa tidak, menteri hukum dan hak asasi manusia yasonna laoly saat itu mengumumkan menolak mengesahkan kepengurusan partai demokrat hasil kongres luar biasa (klb) di sibolangit, deli serdang, sumatera utara pada 5 maret 2021 yang menetapkan kepala staf presiden (ksp) jenderal purnawirawan tni moeldoko sebagai ketua umumnya. Setelah kemenkumham menolak mengesahkan pengurus partai demokrat kubu moeldoko itu, kira-kira bagaimana kans ahy sebagai kandidat pilpres mendatang? “memungkinkan akan berdampak pada peningkatan elektabilitas ahy, karena publik menilai ia berhasil menjaga demokrat dari sabotase yang dilakukan moeldoko,” ujar direktur eksekutif indonesia political opinion (ipo) dedi kurnia syah kepada sindonews , kamis 1 april 2021. Baca juga: terima kunjungan ahy, ketum muhammadiyah haedar nashir sampaikan 4 pesan ini untuk itu, menurut dedi, ini menjadi momentum bagi ahy untuk melakukan konsolidasi nasional.

“karena nuansa keprihatinan kader demokrat sedang dalam kondisi yang sama, yakni menghadapi upaya sabotase,” kata dedi. Sementara itu, direktur eksekutif sudut demokrasi riset dan analisis (sudra), fadhli harahab menilai keputusan kemenkumham yang menolak mengesahkan pengurus partai kubu moeldoko itu semakin mengukuhkan posisi ahy sebagai ketua umum partai demokrat yang sah. “tentu saja peristiwa klb akan menjadi pelajaran sangat berharga bagi ahy khususnya dalam memompa soliditas internal menyongsong momen politik ke depan,” kata fadhli harahab kepada sindonews secara terpisah. Baca juga: fadhli berpendapat soliditas itu akan menjadi modal besar bagi ahy dalam hal meningkatkan dan memperbesar kansnya sebagai salah satu kandidat di pilpres mendatang.