Menghentikan konflik israel-palestina, mungkinkah? setelah 11 hari israel membombadir palestina, wilayah jalur gaza terhitung 10 mei sampai kamis, 20 mei 2021 malam, akhirnya pihak israel menyetujui gencatan senjata sesuai dengan syarat yang diajukan hamas. Gencatan senjata ini atas inisiasi dan mediasi mesir, qatar, dan rusia. Sungguhpun ini hanya gencatan senjata, dunia internasional tidak boleh lengah. Letupan aksi serangan menuai konflik kembali di kompleks masjid al-aqsa, jumat, 21 mei 2021.

Untuk yang kesekian kalinya israel melanggar janji mereka. Lalu, mungkinkah konflik 73 tahun (1948-2021) ini bisa diakhiri? memang ada beberapa hambatan menuju jalan damai. Hal itu disebabkan tiga faktor. Pertama, tiap pihak, baik israel maupun palestina, memiliki definisi ‘ state ’ dan ‘ freedom ’ yang sangat berbeda.

Bagi israel, palestina berhak menjadi ‘ state ’ dengan tiga syarat utama: negara palestina tanpa memiliki kekuatan militer, palestina tanpa hamas di pemerintahan, dan tanpa jerusalem atau al-quds asy-syarif (haretz, 2019). Terkait dengan freedom , israel mengizinkan palestina merdeka dengan syarat utamanya tidak bolehnya ratusan ribu pengungsi palestina di luar palestina kembali ke palestina (haretz, 2018). Kedua, posisi amerika serikat yang selalu berada terdepan membela kepentingan-kepentingan israel. Jika dulu kebijakan luar negeri amerika serikat di timur tengah double standard , hari ini sudah gamblang, yaitu single standard , keamanan israel (chomsky, 2015).

Inilah sila pertamanya kebijakan luar negeri as. Ketiga, model diplomasi kedua negara baik israel maupun palestina yang sangat berbeda. Palestina menggunakan diplomasi empati; kolonialisme dan imperialisme serta penggalangan dana. Sebaliknya, israel sangat progresif.

Diplomasi yang dilakukan partnership diplomacy. Israel melakukan banyak kemitraan; kemitraan ekonomi, kemitraan dagang, kemitraan teknologi, pendidikan, pertahanan, alutsista, dan kesehatan dengan berbagai negara. Kemitraan inilah yang membuat negara-negara mitra agak canggung untuk keluar dari koridor kepentingan israel. Jika mau jujur, sebetulnya banyak negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan israel.

Namun, tidak dimungkiri, memiliki kemitraan khusus dengan israel. Inilah salah satu penyebabnya kenapa kecaman terhadap israel tidak pernah dilakukan dengan cara konkret, kebanyakan normatif, karena israel telah berhasil mengunci negara-negara tersebut dengan kemitraan-kemitraan tadi. Tiga faktor hambatan ini, dalam banyak penelitian dan kajian, sebut saja muta’ali (obor 2017), sangat sulit menguraikannya. Terkait dengan faktor pertama, definisi state dan freedom sejatinya pbb dapat menjadi pemutus arus pertikaian definisi tersebut.

Selain karena hal itu tupoksi pbb, karena pbb pula salah satunya sebagai kontributor konflik tragedi kemanusiaan ini dengan dikeluarkannya resolusi dk pbb 181, 29 november 1947, yang menyatakan palestina dipecah menjadi dua. Jerusalem barat untuk israel dan jerusalem timur untuk palestina. Mungkin ke depannya bukan hanya perwakilan atau menlu tiap negara yang berbicara terkait dengan palestina, melainkan kepala negaranya langsung. Selain itu, berapa resolusi yang dikeluarkan pbb terkait dengan palestina nyaris tak ada yang ampuh karena keputusan majelis umum pbb sifatnya tidak mengikat dan berenergi tinggi.

Berbeda dengan keputusan dewan keamanan pbb. Pbb harus merumuskan kembali mekanisme veto agar tidak dengan mudah dan sewenang-wenang dikeluarkan. Bukankah 24 oktober 1945 ketika pbb didirikan untuk membela kemanusiaan dan menghapus penjajahan? konflik israel-palestina bukanlah masalah yang complicated, this is an easy case , penjajahan. Posisi amerika di tengah konflik israel-palestina inilah sebetulnya yang membuat gaduh jagat persilatan.

Israel tidak akan powerful seperti hari ini tanpa amerika. Sama halnya, israel bukanlah siapa-siapa tanpa inggris pada 1947-1948. Bagaimana dengan rakyat amerika? mereka banyak turun ke jalan-jalan menyuarakan aksi-aksi kemanusiaan untuk kemerdekaan palestina? kegiatan demonstrasi tidaklah merepresentasikan suara keseluruhan. Buktinya, setiap presiden di amerika tidak ada yang berhasil mencabut undang-undang kepemilikan senjata api.

Kenapa? karena sang presiden akan berhadapan dengan masyarakat dan komunitas yang paling berpengaruh di as, di antaranya aipac. Lima hingga 10 tahun ke depan tampaknya amerika masih menjadi polisi dunia. Jika demikian, apakah konflik israel-palestina bisa diakhiri? dengan lugas saya katakan ya. Namun, tidak dalam tempo dekat, juga tidak dalam tempo yang terlalu lama.

Antara 10 dan 25 tahun lagi. Saya berharap lebih cepat lagi. Kenapa demikian? karena saat ini dunia cenderung mengambil jalur lambat ketimbang jalur cepat. Jika konflik israel-palestina ingin cepat diselesaikan, dunia harus mengambil jalur cepat.

Jalur cepat yang saya maksudkan ialah lobi dua sisi, memecah ombak amerika dan menggunakan pihak domestik israel. Lobi dua sisi saat ini, yang kita lakukan lebih cenderung membantu palestina tanpa ‘membantu’ israel untuk mengatasi dirinya sendiri. Bagaimana ada dua orang yang berkelahi, tapi yang kita leraikan hanya satu pihak dan membiarkan pihak lain. Tentu, hal ini tidak harus dengan membuka jalur hubungan diplomatik.

Gunakan saluran-saluran; jika terlalu sulit dengan amerika, bisa dilakukan dengan negara-negara yang cukup dengan loyal dengan israel seperti inggris, singapura, dan australia. Memecah ombak amerika selain kebijakan politik luar negeri as yang sangat sigap membela kepentingan israel, kucuran dana miliaran dolar per tahunnya untuk pengembangan persenjataan israel. Ombak amerika ini yang bisa diandalkan untuk memecahnya ialah rusia. Jalur cepat yang harus diambil internasional ialah meyakinkan rusia untuk menggantikan posisi amerika sebagai mediator konflik abadi israel-palestina ini.

Strategi menampilkan rusia ini ialah cara konkret dan jalur cepat untuk mengakhiri konflik ini jika dunia betul-betul serius. Menggunakan pihak domestik israel benjamin netanyahu penuh dengan masalah domestik. Banyak partai di israel yang tidak sepakat dengan kebijakan likud. Bahkan, dengan kebijakan nasional israel, di antaranya partai arab dan yamine.