Pengamat politik: sby-ahy wajib minta maaf ke presiden jokowi terkini.id, jakarta – pengamat politik dari sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik (stisip) setia budhi rangkasbitung, harits hijrah wicaksana menilai bahwa petinggi susilo bambang yudhoyono (sby) dan agus harimurti yudhoyono (ahy) perlu meminta maaf kepada presiden joko widodo. Hal tersebut ia sarankan sebab menurut harits, pemerintah telah terbukti tidak intervensi dalam munculnya kisruh partai demokrat. Bukti tersebut ialah ditolaknya hasil klb deli serdang yang diajukan kubu moeldoko oleh kementerian hukum dan ham. “permintaan maaf itu wajib dilakukan sby-ahy, karena tidak terbukti adanya intervensi pemerintah usai kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) menolak klb demokrat, di deli serdang,” kata harits di lebak, banten, sabtu, 3 april 2021, dilansir dari antara news.

Sebagai catatan, sebelumnya ahy sebagai ketua umum partai demokrat telah menyampaikan rasa terima kasih kepada presiden jokowi atas keputusan pemerintah menolak klb deli serdang. “atas nama segenap pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan partai demokrat di seluruh indonesia saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada presiden republik indonesia bapak joko widodo,” kata ahy dalam konferensi pers di dpp demokrat, jakarta pusat, rabu, 31 maret 2021, dilansir dari tempo. Namun, menurut harits, ucapan terima kasih dan apresiasi itu tidaklah cukup. Sby dan ahy masih perlu meminta maaf sebagai negarawan dan juga kesatria.

“kami berharap sby-ahy legowo meminta maaf kepada jokowi dan bukan hanya mengucapkan berterima kasih dan apresiasi. Permintaan maaf itu sebagai kesatria juga seorang negarawan,” kata harits. Lebih jauh, harits mengatakan ahy juga harus memberikan pernyataan bahwa tingkat demokrasi saat ini lebih dewasa dan lebih baik karena pemerintah berada di koridor yang benar. Sebelumnya, partai demokrat memang aktif melancarkan narasi kepada publik untuk menyelamatkan demokrasi.

“mari kita selamatkan demokrasi dari para begal politik di daerah kita masing-masing. Cegah perbuatan melawan hukum yang merusak demokrasi kita,” kata teuku riefky harsya, sekjen partain demokrat pada jumat 19 maret 2021, dilansir dari viva.co.id. Namun, menurut harits, demokrasi pada pemerintahan jokowi justru sangat baik dibandingkan pada era sby. Sebab, kata dia, pada era presiden sby juga banyak klb-klb dalam partai politik.

Oleh sebab itu, sby dan ahy perlu meminta maaf sebagai bentuk pendewasaan dan pendidikan politik terhadap publik. Hal ini karena, menurutnya, ahy sebelumnya telah membangun narasi-narasi tendensius dan juga menyatakan tingkat demokrasi menurun sampai pemerintahan jokowi zalim dengan mengintervensi partai demokrat. Padahal, kata dia, presiden jokowi sendiri tidak mengetahui kekisruhan di partai demokrat itu. “semuanya itu terbukti setelah kemenkumham menolak klb deli serdang dan demokrasi lebih baik zaman jokowi dibandingkan sby,” jelas harits..