Sindir moeldoko? febri diansyah: gak jadi ketum tapi kan tetap jadi menteri pikiran rakyat - pemerintah menolak pengesahan kepengurusan demokrat kubu moeldoko yang dibentuk saat kongres luar biasa (klb) di deli serdang, sumatra utara. Keputusan menolak kepengurusan demokrat versi klb di bawah komando moeldoko disampaikan menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) yasonna laoly. "pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil kongres luar biasa di deli serdang, sumatera utara 5 maret 2021 ditolak," kata yasonna laoly saat jumpa pers secara virtual di jakarta, rabu 31 maret 2021. Dalam keterangannya, yasonna laoly menuturkan keputusan yang diambil pihaknya merujuk ad/art yang kepengurusannya disahkan tahun 2020 lalu di bawah kepemimpinan agus harimurti yudhoyono (ahy).

Menurutnya, permenkumham nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan, ad/art, serta perubahan kepengurusan partai politik, pemerintah merujuk ad/art partai politik yang sah. Dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen fisik, kemenkumham menyimpulkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi kubu moeldoko. Yasonna laoly pun mempersilahkan pihak klb demokrat yang dipimpin moeldoko bila merasa ad/art tersebut tidak sesuai untuk menggugatnya di pengadilan. Editor: mahbub ridhoo maulaa.