Tjahjo keluhkan pusing tangani seteru kepala daerah dan sekda jakarta, cnn indonesia -- menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, tjahjo kumolo mengaku pusing mengurus perseteruan antara kepala daerah dan sekretaris daerah (sekda). Kendati begitu dia tak menyebut rinci daerah mana yang dimaksud. Hanya saja dia kemudian mengingatkan aparatur sipil negara (asn) untuk melepas ego politik dalam mengelola pemerintahan. "kami panrb, bkn (badan kepegawaian negara) dan bapak/ibu kasn (komisi asn) paling pusing kalau sudah ada perseteruan antara kepala daerah dan sekda.

Adapun sekda termasuk jajaran asnnya itu harusnya profesional," kata tjahjo dalam acara yang disiarkan langsung melalui youtube kementerian panrb, kamis (22/4). #div-gpt-ad-1589439603493-0 iframe{ border: 0px; vertical-align: bottom; position: fixed !important; z-index: 1 !important; left: 0px; right: 0; margin: auto; } tjahjo pun berpesan kepada sekretaris daerah dan asn agar tidak memandang partai ketika bertugas atau melayani kepala daerah--yang berasosiasi pada partai tertentu. Menurut dia, profesionalitas asn mesti dijaga, tak peduli partai tempat kepala daerah berasal. Tjahjo menekankan, sikap profesional tersebut harus dijaga hingga jajaran terbawah pemerintah daerah.

"jangan kalau gubernurnya dari pdip, semua asn cari anggota pdip. Besok golkar, pindah cari anggota golkar. Itu harus kita hilangkan," tutur dia lagi. Tjahjo juga mengingatkan, kepala daerah merupakan pilihan rakyat dan bisa berganti setiap lima tahun.

Dan setiap kurun waktu tersebut, sambung dia, partai yang berkuasa pun bisa berganti-ganti. "tapi asn harus profesional. Tugasnya melayani masyarakat dengan baik, memberi perizinan dengan cepat, memangkas demokrasi dengan baik," lanjut politikus pdi perjuangan itu. Perseteruan antara kepala daerah dan sekretaris daerah beberapa kali terjadi.

Mengutip pemberitaan berbagai media, perseteruan antara sekda dan kepala daerah sempat terjadi di kota bekasi, jawa barat pada 2018 silam. Kala itu, sekretaris daerah kota bekasi rayendra sukarmadji tidak setuju dengan pola kepemimpinan pejabat wali kota bekasi ruddy gandakusumah. Rayendra pun sempat melaporkan ruddy ke gubernur jawa barat saat itu, m. Iriawan.