As mendesak negara-negara besar naikkan pengeluaran washington, investor.id - menteri keuangan amerika serikat (as) janet yellen pada kamis (8/4) mendesak negara-negara besar untuk mengerahkan pengeluaran baru secara signifikan. Menurut yellen, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pemulihan yang kuat dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Prospek ekonomi dinilai telah meningkat secara signifikan, terutama karena dukungan pemerintah yang substansial. “pekerjaan belum selesai karena ketidakpastian yang tinggi dan risiko luka permanen," kata yellen dalam sebuah pernyataan kepada dana moneter internasional (imf) dan bank dunia, kamis (8/4).

"saya mendesak negara-negara besar untuk tidak hanya menghindari mencabut dukungan terlalu dini, tetapi berusaha memberikan dukungan fiskal baru dalam jumlah yang signifikan untuk mengamankan pemulihan yang kuat," jelasnya. Yellen menunjuk ke paket bantuan us$ 1,9 triliun as yang diluncurkan bulan lalu. Demikian juga program infrastruktur dan pekerjaan yang diusulkan presiden as joe biden senilai us$ 2 triliun diumumkan minggu lalu. Sebelumnya imf telah menghargai us$ 16 triliun belanja publik selama pandemi.

Yang dinilai mampu membendung dampak resesi terburuk dalam satu abad terakhir. Dampak tersebut dinilai bisa menjadi tiga kali lebih buruk jika tidak ada dukungan belanja pemerintah. Dengan stimulus yang sudah siap mendorong pemulihan dari pandemi penutupan, yellen mengatakan ekonomi as bisa mencapai lapangan kerja penuh secepatnya tahun depan. Tetapi banyak negara berkembang tidak memiliki sumber daya untuk mendukung ekonomi mereka.

Ia meminta pemberi pinjaman krisis berbasis as untuk terus memfokuskan sumber daya terbatas pada mereka yang paling membutuhkan. "mereka harus terus bekerja sama untuk membiayai dan mendukung upaya kebijakan anggota, sehingga tindakan mereka saling melengkapi dan mendukung tanggapan internasional," tukasnya. Ia juga mengatakan bahwa mengakhiri krisis kesehatan tetap penting bagi pemulihan ekonomi. Yellen menjanjikan dukungan pemerintah as untuk peluncuran vaksin, termasuk upaya memastikan pembiayaan tidak menjadi hambatan bagi vaksinasi global.

“dan bekerja untuk memastikan penyebaran vaksinasi yang kuat, adil, dan transparan," imbuhnya. Pajak perusahaan sementara itu, usulan menaikkan pajak perusahaan as dinilainya dapat memacu langkah serupa oleh negara lain dan mempercepat penetapan pajak perusahaan minimum global. Rencana infrastruktur biden senilai us$ 2 triliun akan didanai dibayar sebagian oleh kenaikan tarif pajak perusahaan di dalam negeri dan dengan menarik laba korporasi yang disimpan di luar negeri. Kenaikan pajak sepihak dapat membuat as dirugikan dengan tarif negara lain dengan yang lebih rendah.

Tetapi yellen memperkirakan kenaikan yang diusulkan akan mendorong negara lain untuk mengakhiri persaingan dalam menyediakan korporasi iklim pajak yang paling menguntungkan. "kami tidak hanya mengakhiri partisipasi amerika dalam perlombaan mendalam. Rencana pajak memberi insentif kepada seluruh dunia untuk menyerah," kata yellen kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa persaingan pajak yang merusak hanya akan berakhir ketika cukup banyak negara ekonomi besar berhenti saling melemahkan dan menyetujui pajak minimum global.

Dan usulan ini mencakup beberapa insentif kuat bagi negara-negara untuk melakukan itu. Yellen awal pekan ini mengumumkan pemerintah as akan mendorong g20 untuk mencapai kesepakatan pajak minimum perusahaan global untuk membendung erosi pendapatan pemerintah. Blok tersebut diharapkan untuk mengungkap usulan pada juli. Para menteri keuangan g20 bertemu rabu (7/4) dan setuju untuk melanjutkan pekerjaan yang adil secara global, sistem pajak internasional yang berkelanjutan dan modern.

Deputi menteri keuangan as wally adeyemo mengatakan kepada cnbc , as yakin akan mampu menerapkan pajak minimum perusahaan secara global berdasarkan fakta yang begitu banyak dari yellen. Dikatakan, rekan-rekan dari seluruh dunia bergabung dengannya untuk menyerukan hal ini dalam beberapa hari terakhir. Namun ia menolak gagasan pajak yang hanya akan menargetkan raksasa teknologi. "kami telah menjelaskannya kepada rekan eropa bahwa kami tidak akan mendukung pajak yang diskriminatif terhadap perusahaan amerika, tetapi kami mendukung perpajakan untuk memastikan bahwa perusahaan harus membayar tarif yang sama di seluruh dunia," tutur dia.