Bansos tunai diperpanjang, ekonom soroti pemutakhiran data bisnis.com , jakarta – pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial tunai (bst) setelah dua bulan terakhir dihentikan. Hal tersebut untuk merespons kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) darurat. Bst akan diberikan selama dua bulan hingga agustus untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak ppkm darurat. Mereka yang menerima bst adalah 10 juta masyarakat tidak mampu, keluarga miskin, dan belum menerima program pkh (program keluarga harapan) dan kartu sembako.

Seperti halnya penyaluran bantuan pada periode-periode sebelumnya, pemerintah diminta agar memperhatikan dan melakukan pemutakhiran data peneriman bantuan sosial (bansos) agar sesuai dengan target. Senior vp economist josua pardede mengatakan pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data penerima untuk memastikan proses pencairan dana bst berjalan lancar dan tepat sasaran. Pemutakhiran data dilakukan setelah adanya perubahan data yang disesuaikan dengan kategori penerima bst, misalnya adanya penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal, perubahan status perkawinan, dan mampu atau tidak mampu secara ekonomi. Josua juga menekankan agar data penerima bst tidak tumpang tindih atau menerima bantuan ganda seperti turut menerima pkh atau bpnt (bantuan pangan non-tunai).

“oleh sebab itu peran pemerintah daerah [pemda], camat, lurah, rt dan rw penting sekali untuk memvalidasi penerima bst agar betul-betul tepat sasaran,” kata josua kepada bisnis, minggu (4/7/2021). Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran bst juga perlu juga diawasi oleh sdm atau pekerja sosial yang sudah kompeten. Alhasil, semua penyaluran bst berjalan dengan baik, dan para penerimanya adalah warga yang memang layak mendapatkan. Menurut direktur center of economic and law studies (celios) bhima yudhistira, pemutakhiran data diperlukan karena mobilitas kelompok masyarakat rentan miskin dan penduduk miskin berubah dalam waktu yang cepat selama pandemi.

“yang tadinya tidak masuk kelompok bansos tunai, bisa saja sekarang karena kehilangan pekerjaan jadi masuk kelompok penerima,” kata bhima kepada bisnis, minggu (4/7/2021). Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah perlu mempercepat verifikasi rekening penerima bantuan. Pasalnya, penyaluran sebelumnya masih ada rekening yang tidak aktif atau penerima ganda. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan perbankan agar nama dan alamat terverifikasi.

Di sisi lain, kerja sama antara kementerian sosial dan kementerian keuangan diperlukan sehingga masalah panduan, dokumen, dan teknis transfer bantuan tidak menghambat pencairan bansos bagi masyarakat terdampak ppkm darurat. Adapun, pemerintah melalui menteri keuangan menjelaskan kriteria bagi penerima bst ini adalah harus memiliki nomor induk kependudukan (nik), kartu keluarga, dan telrpon agar bisa dihubungi. Pada periode januari hingga april, bst telah terealisasi rp11,94 triliun untuk 9,6 juta keluarga penerima manfaat (kpm) dari target 10 juta. Penyaluran dilakukan setiap bulan sebesar rp300.000 per kpm.