Bpk: dki kelebihan bayar alat pemadam kebakaran jakarta – badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan kejanggalan dalam pembelian alat pemadam kebakaran di dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki. Pelbagai keganjilan itu terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dki jakarta 2019. Satu temuan auditor ialah kelebihan pembayaran atas empat paket pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai rp 6,521 miliar. Contohnya, paket pekerjaan unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal luf 60 yang harga riilnya rp 7,01 miliar, tapi harga kontrak mencapai rp 7,8 miliar--selisih rp 844,1 juta.

Ketidakcocokan biaya juga ditemukan dalam paket pekerjaan unit quick response. Harga riil paket pekerjaan itu ialah rp 36,2 miliar, tapi banderol kontrak melambung hingga rp 39,6 miliar. Walhasil, ada selisih sebesar rp 3,4 miliar. “pelaksanaan empat paket pengadaan di dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan berindikasi merugikan keuangan daerah,” demikian pernyataan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dki jakarta 2019.

Dokumen tersebut juga menginstruksikan kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta ppk (pejabat pembuat komitmen) penyedia alat pemadam kebakaran untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang berindikasi kerugian daerah dan menyetornya ke kas daerah. Kepala perwakilan bpk dki jakarta pemut aryo wibowo belum bisa berkomentar soal laporan tersebut. Dia mengatakan sedang memeriksa laporan keuangan 2020. "temuan tahun lalu ditangani bagian penilaian tindak lanjut dan akan dilaporkan dalam audit laporan keuangan 2020 sekalian," kata dia kepada tempo , kemarin.

Petugas pemadam kebakaran saat kebakaran di basement apartemen taman sari, setiabudi, jakarta, 4 april 2021. Dok. Pemadam dki jakarta dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dki jakarta meminta pemerintah provinsi menindaklanjuti rekomendasi soal kelebihan bayar tersebut. "untuk mencegah kerugian negara," kata gembong warsono, anggota komisi bidang pemerintahan dprd jakarta, kepada tempo , kemarin.

Bpk juga mendapati kejanggalan berupa penetapan harga perkiraan sendiri (hps) berdasarkan nilai yang diajukan oleh peserta lelang, yakni pt nd. Padahal seharusnya angka itu ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. “atas kondisi tersebut, dapat disimpulkan spesifikasi barang yang diadakan ppk merupakan spesifikasi barang yang diarahkan pada pt nd,” ujarnya. Saat itu, pt nd menawarkan luf 60, unit pemadam yang bisa dikendalikan dari jauh.

Mesin ini bisa masuk ke lokasi yang tak terjangkau mobil branwir dan melintasi tangga dengan kemiringan hingga 30 derajat. Pemerintah dki menerima alat buatan austria itu pada februari 2020 dengan tujuan pengamanan api di terowongan mass rapid transit (mrt) dan gang-gang sempit. Sejumlah temuan auditor itu, kata gembong, menunjukkan dinas membeli alat pemadam tidak didasarkan pada kebutuhan di lapangan, melainkan justru mengacu pada keinginan kontraktor. “kami khawatir pengadaan barang ini diatur oleh pihak ketiga,” kata ketua fraksi pdi perjuangan tersebut.

Petugas pemadam kebakaran mengoperasikan robot luf 60 pasca kebakaran di basement apartemen taman sari, setiabudi, jakarta, 5 april 2021. Dok. Pemadam dki jakarta kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta, satriadi gunawan, mengaku telah menindaklanjuti rekomendasi bpk tersebut. “ada yang sudah (dikembalikan kelebihan pembayaran), tapi ada juga yang masih dalam tahap penyelesaian,” kata dia kepada tempo.

Ke depan, satriadi berharap barang yang mereka butuhkan tersedia di sistem katalog elektronik atau e-katalog yang ditayangkan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp). E-katalog itu ibarat marketplace yang menyediakan berbagai kebutuhan para perangkat daerah. Dengan demikian, dinas bisa langsung membeli barang yang dibutuhkan dengan harga yang tertera di sistem tanpa perlu membuat lelang. Saat itu, mesin pemadam jarak jauh belum tersedia di e-katalog.