Hitung ulang setelah biaya melar jakarta – pemerintah meminta konsorsium badan usaha milik negara (bumn) yang terlibat dalam proyek kereta cepat jakarta-bandung menghitung ulang pembengkakan biaya proyek. Langkah ini ditempuh sebelum pemerintah dan anggota konsorsium bernegosiasi dengan investor cina yang menjadi mitra proyek. Menurut sumber tempo yang mengetahui pembahasan ini, hitung ulang cost overrun diperintahkan oleh menteri keuangan sri mulyani dalam rapat koordinasi terbatas pada awal april lalu. "sri mulyani meminta agar kekurangan dana dihitung ulang, tidak hanya untuk belanja modal, tetapi juga biaya saat masa operasional.

Istilahnya cash shortfall ," ujar sumber tersebut, kemarin. Rapat koordinasi itu juga dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian, seperti menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut binsar pandjaitan, menteri bumn erick tohir, serta menteri perhubungan budi karya sumadi. Proses hitung ulang pembengkakan biaya proyek sepur berkecepatan 350 kilometer per jam itu masih terus berlangsung. "angkanya sudah bergerak dari angka sebelumnya," ujar sumber itu.

"perhitungan agak rumit karena harus memperhitungkan arus kas pada saat kereta sudah beroperasi." proyek kereta cepat jakarta-bandung semula membutuhkan biaya us$ 6,071 miliar. Namun biaya tersebut membengkak 23 persen dari nilai semula atau setara dengan rp 20 triliun. Pembengkakan terjadi akibat munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek. Berdasarkan perjanjian, melarnya biaya ini sepenuhnya ditanggung konsorsium.

Menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut pandjaitan (tengah) mengunjungi proyek jalur kereta cepat jakarta-bandung (kcjb) di area stasiun padalarang, kabupaten bandung barat, jawa barat, 12 april 2021. Tempo/prima mulia. Melalui pt pilar sinergi bumn indonesia (psbi), konsorsium bumn mengantongi 60 persen saham pt kereta cepat indonesia-china (kcic), pengembang dan operator kereta cepat. Adapun 40 persen sisanya dimiliki china railway international co ltd.

Belum lama ini, pt wijaya karya (wika) meminta pemerintah memangkas porsi kepemilikan saham indonesia dalam konsorsium pt kcic. Direktur utama wika, agung budi waskito, menilai langkah itu diambil sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi beban melarnya biaya kereta cepat yang ditengarai bakal mengganggu kinerja bumn yang terlibat dalam konsorsium tersebut. "kami sedang melakukan negosiasi dengan pihak cina agar porsi indonesia ini bisa lebih kecil dari 60 persen. Dengan begitu, cost overrun yang terjadi sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap apa yang sudah kita setorkan," ujarnya.

Dalam psbi, wika memegang porsi saham paling besar, yaitu 38 persen. Adapun pt perkebunan nusantara (ptpn) viii mengantongi 25 persen—sama besar dengan proporsi saham pt kereta api indonesia (kai). Sedangkan pt jasa marga memiliki 12 persen saham. "harapan kami, porsi indonesia lebih kecil dari yang ada sekarang," ujar agung.

Konsorsium bumn berharap pembengkakan biaya ditanggung oleh mitra mereka dari cina. Meski begitu, sumber tadi menuturkan, besaran proporsi saham konsorsium belum ditentukan. Negosiasi pemangkasan porsi kepemilikan saham tersebut masih menunggu kesepakatan internal pemerintah perihal kekurangan dana yang mesti ditambal. "jadi, kita harus sepakat dulu soal besarnya pembengkakan biaya, baru negosiasi," ujar sumber tempo itu.

Saat dimintai konfirmasi, corporate secretary pt kcic, mirza soraya, membenarkan bahwa detail mengenai penambahan biaya tak terduga masih dalam proses pembahasan dan negosiasi di tingkat para pemegang saham. Menurut dia, konsultasi antara pemerintah indonesia dan cina terus dilakukan. Mirza berujar, dalam proses pembangunan, terjadi banyak hal yang tidak terduga di lapangan sehingga menambah beban biaya, khususnya dalam aspek pembebasan lahan dan utilitas. Pemindahan utilitas yang dimaksudkan itu misalnya pemindahan gardu listrik, pipa air, kabel fiber, atau jaringan lain yang merupakan utilitas umum untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

"ada proses yang cukup panjang yang harus ditempuh untuk bisa membebaskan lahan dengan utilitas itu, dan ini memakan biaya," kata dia. Maket proyek tunnel section 1 kereta cepat jakarta-bandung di halim, jakarta, 29 november 2018. Tempo/tony hartawan. Corporate communication & community development group head jasa marga, dwimawan heru, menuturkan perusahaan pelat merah ini juga turut mengkaji semua opsi untuk menyelesaikan cost overrun.

"sehingga nantinya dapat diambil opsi terbaik," ujarnya. Ketua forum perkeretaapian masyarakat transportasi indonesia, aditya dwi laksana, mengatakan instrumen apa pun yang diambil konsorsium indonesia untuk menekan pembengkakan biaya tetap akan memiliki konsekuensi. Apabila psbi disuntik penyertaan modal pemerintah, hal ini akan memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). Instrumen penerbitan obligasi belum tentu menjadi instrumen yang pas untuk diserap pasar.

Sedangkan potensi kereta cepat belum bisa dijamin kepastian arus kasnya pada masa mendatang. Selain itu, pada opsi pinjaman dari cina, akan ada beban pengembalian, baik bunga maupun pokok pinjaman. Penyesuaian penyertaan modal, kata aditya, bisa menjadi opsi untuk menekan bengkaknya biaya. "konsekuensinya, dominasi indonesia terhadap proyek kereta cepat ini pasti akan menurun, baik dari sisi persentase kepemilikan maupun nilai strategisnya," ucapnya..