Kemkes janji percepat pembayaran klaim rs jakarta, investor.id - kementerian kesehatan (kemkes) berjanji akan berupaya penuh untuk mempercepat pembayaran klaim rumah sakit (rs) agar menjaga cashflow rs. Hal itu diakui penting untuk menjamin pengendalian mutu pelayanan kesehatan lebih baik. Juru bicara vaksinasi covid-19 kemkes menjelaskan kemkes telah menyelesaikan pembayaran tahap pertama pelayanan covid-19 tahun 2021 sebesar rp 16,14 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar rp 5,6 triliun diperuntukkan bagi pembayaran tunggakan klaim pelayanan untuk tahun 2020 untuk bulan pelayanan maret-desember.

"paling besar dan paling banyak pembayarannya adalah rs swasta, kemudian urutan kedua rsud dan urutan ketiga rs kemkes, dan rs lainnya," kata, siti nadia, saat dihubungi beritasatu.com, sabtu (3/7/2021). Jumlah tersebut digunakan untuk membayar klaim kepada 1.373 rs, terdiri dari 803 rs swasta, 415 rsud, 58 rs tni, 33 rs polri, 30 rs kemkes, 23 rs bumn dan 11 rs kementerian lainnya. Nadia menambahkan dana rp 5,6 triliun yang dibayarkan, merupakan bagian dari dispute klaim tahun 2020 yang mencapai rp 22,085 triliun. Sedangkan sisanya, masih dalam proses penyelesaian yang dilakukan bertahap, antara lain tahap 1 rp.525 miliar sudah dilakukan review oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) pada 22 mei 2021 dan sedang dalam proses transfer ke rs.

Tahap 2 sebesar rp 489 miliar juga sudah dilakukan review bpkp pada 11 juni 2021 namun masih dalam proses di kementerian keuangan. Langkah selanjutnya baru dilakukan transfer ke rs. Tahap 3 rp 1.5 triliun sudah dilakukan review bpkp pada 17 juni 2021 dan sedang dalam proses di kementeian keuangan. Untuk tahap ke-4 sebesar rp 1,1 triliun serta tahap ke-5 sebesar rp 5,8 triliun dan tahap ke-6 sebesar rp 6,9 triliun dalam proses review oleh bpkp.

Masing-masing memiliki target selesai review yang berbeda. "misalnya, tahap ke-4 ditargetkan selesai akhir juni 2021 dan tahap ke-5 ditargetkan selesai pada akhir juli 2021, sedangkan tahap ke-6 ditargetkan selesai pada juli sampai september 2021," kata nadia yang juga menjabat direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular kemkes. Sebagaimana diketahui, klaim rs swasta yang menangani pasien covid-19 belum dibayarkan secara penuh oleh pemerintah, termasuk klaim tahun lalu. Padahal, rs swasta ikut merawat pasien covid-19 sehingga ada konsekuensi biaya yang muncul.