Ketepatan data jadi kunci percepatan pen jakarta, investor.id - dalam kondisi pandemi covid-19 data memegang peranan penting dalam perumusan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu pemerintah terus mengoptimalkan kebijakan satu data indonesia. Semua jenis data baik data statistik, spasial, keuangan negara dan big data diharapkan bisa disediakan di portal satu data indonesia. “salah satu program prioritas satu data indonesia dalam merumuskan daftar data prioritas yang diambil dari prioritas nasional, program strategis nasional, major project dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah serta arahan presiden yang bersifat mendesak,” ucap menteri perencanaan pembangunan nasional (ppn)/ kepala badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) suharso monoarfa dalam acara satu data indonesia web summit 2021 pada kamis (8/7).

Pemerintah telah menetapkan peraturan presiden no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) dan perpres 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia (sdi). Kebijakan satu data indonesia dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola data pemerintah dengan tujuan terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan antar pemangku kepentingan ( stakeholder ). “data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan,” kata suharso. Suharso mengatakan ada tiga prioritas data yang telah disepakati antara bappenas dan seluruh stakeholder terkait.

Pertama yaitu data untuk indikator program tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua basis data program usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm). Ketiga yaitu basis data program bantuan sosial, bantuan pemerintah, subsidi, serta program nasional lainnya. Percepatan implementasi satu data indonesia pada ketiga data tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait.

“misalnya dibentuk gugus tugas satu data indonesia bantuan sosial, bantuan pemerintah dan subsidi yang terdiri bappenas dan seluruh stakeholder. Dengan visi yang sama yaitu mewujudkan sistem informasi dana bantuan pemerintah terintegrasi sebagai wujud pengelolaan keuangan negara berdasarkan satu data indonesia,” ucap suharso. Pemerintah berupaya mendukung terciptanya data yang akurat, tidak tumpang tindih, redundant , mutakhir serta dapat dibagi pakaikan antar stakeholder. Dari sisi jumlah kelembagaan yang terlibat sangat besar dan jumlah wali data di k/l dan daerah kurang lebih 635 unit.

Jumlah wali data pendukung yang ada di setiap organisasi perangkat daerah yang terdapat di seluruh provinsi kabupaten, kota bisa mencapai hampir 20 ribu wali data pendukung. Belum lagi jumlah produsen data yang bisa menghasilkan 2-3 produsen dat di masing-masing organisasi pemerintahan daerah bahkan bisa mencapai 60 ribu produsen data. “semua upaya dalam satu data indonesia kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder di tingkat pemerintah pusat dan daerah serta pengawalan implementasi secara nasional oleh publik,” kata suharso. Kepala kantor staf presiden moeldoko mengatakan pengaturan tata kelola data ini sangat penting guna menghindari tumpang tindih data, ketidakterbaruan data serta ketidakakuratan data.

Pengelolaan data harus dilakukan dengan baik jangan sampai pihak yang tidak bertanggungjawab baik dalam maupun luar negeri. Hal ini tidak mudah dilakukan utamanya pada arah disrupsi informasi dan teknologi digital yang tengah berkembanga pesat. “namun kesadaran ini harus dimiliki bersama karena artificial intelligence, big data, dan plot computing akan bergantung pada kemampuan dasar, pengelolaan sistem data nasional,” kata moeldoko. Bila fondasi pengelolaan data ini bisa kita siapkan segera, maka indonesia kita akan mampu menjadi tuan rumah dalam pengelolaan data dalam negeri.

Untuk mewujudkan itu kita membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. “tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Kita semua tanpa terkecuali adalah bagian dari ekosistem data ini sendiri, kata moeldoko. Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) tjahjo kumolo mengatakan pada sektor pemerintahan informasi merupakan hal yang penting.

Pemerintah memiliki data yang beragam dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat pemerintah selaku pembuat kebijakan memerlukan cara yang efektif untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi pertimbangan dalam membuat keputusan. “sesuai pelaksanaan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang dinamis maka karakteristik bangsa yang bersifat smart government salah satunya adalah yang didasarkan atas pengelolaan data dan informasi yang tepat yaitu data driven nation ,” kata tjahjo. Dia mengatakan pengelolaan data yang beragam dengan jumlah yang sangat besar membutuhkan cara yang efektif untuk mengolahnya.

Terlebih jika informasi yang dihasilkan data tersebut dibutuhkan unutk membuat keputusan bagi pemangku kebijakan. Oleh karena itu penerapan prinsip big data sangat cocok untuk mengelola data yang sangat banyak dan beragam serta mengolahnya menjadi informasi dalam waktu yang singkat. “hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan pelaksanaan spbe dan sdi berdasarkan data driven organization. Jika kita serius berbenah bersama saya yakin kita akan melakukan lompatan secara signifikan,” ucapnya.