Kinerja industri terkendala, hki desak 61 izin ke bp batam dipercepat batampos.co.id – sebanyak 348 hektare lahan di kawasan industri yang tergabung dalam himpunan kawasan industri (hki) kepri di batam, bintan, dan karimun, masih tersedia untuk investor yang berniat menanamkan modalnya di kepri. Namun, hambatan-hambatan dunia usaha juga masih menghantui pengelola kawasan industri. “dampaknya, berpengaruh terhadap minat investor asing dan lokal ke kepri, sehingga lahan-lahan tersebut bisa nganggur,” ujar wakil ketua koordinator himpunan ka- wasan industri (hki) kepri,tjaw hioeng, minggu (28/3/2021) seperti yang diberitakan harian batam pos. Ia menyebutkan, tiga tantangan utama yang dihadapi pengusaha, khususnya pelaku di industri pengolahan, yakni implementasi undang-undang (uu) cipta kerja di tingkat daerah yang lambat, biaya logistik yang tinggi, dan program vaksinasi pemerintah yangbelum menyentuh pelaku industri hingga saat ini.

“uu cipta kerja mengatur pendelegasian wewenang pusat ke tingkat daerah, dalam hal ini nanti ke badan pengusahaan (bp) batam, bintan, dan karimun. Namun realisasinya belum,” ujarnya. Menurut tjaw, diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria (nspk) dari kemen- terian dan lembaga dalam pendelegasian kewenangan ke bp batam, bintan, dan karimun (bbk) di 2024 nanti. Tapi, menurut pengusaha industri, itu terlalu lama.

Lebih baik tahun ini segera dimulai. “ada 61 jenis perizinan yang seharusnya dilimpahkan ke bp. Informasi yang kami dapat masih menunggu. Kalau sampai akhir tahun menunggu ya percuma saja,” jelasnya.

Beberapa perizinan tersebut yakni izin perluasan kapasitas industri pma, persetujuan pemasukan barang industri, persetujuan pengeluaran barang industri, izin peman- faatan limbah b3 dan lain-lain. Pihaknya juga masih menunggu implementasi online single submission (oss) perizinan berusaha berbasis risiko, juni nanti. Dalam oss ini, semakin kecil risiko suatu industri terhadap lingkungan sekitar, maka makin sederhana perizinannya. “kemudian, biaya logistik yang tinggi.

Batam tujuan singapura dengan jarak 2 kilometer selama dua jam, dikenakan sgd 700 per kontainer. Sedangan batam menuju malaysia dengan jarak 374 kilometer dalam waktu 20 jam, dikenakan sgd 300 per kontainer,” ungkapnya. Biaya logistik ini jelas masih jadi masalah bagi industri yang berorientasi ekspor. “janjinya turun 50 persen pas kunjungan pak jusuf kalla.

Tapi sekarang hanya turun 10 dolar saja,” imbuhnya. Kemudian, dijanjikan lagi turun pada saat menteri keuangan sri mulyani, menko maritim dan investasi (marves) luhut binsar panjaitan, menteri perdagangan m lutfi, dan beberapa pejabat tinggi lainnya saat berkunjung ke batam beberapa pekan lalu, namun realisasinya juga belum terlihat. Sementara terkait vaksinasi, hki juga menuntut vaksinasi bagi pelaku industri. Mulai dari staf manajerial, hingga buruh kontrak, agar segera dilaksanakan.

“vaksinasi mandiri sendiri belum jelas. Ini jadi catatan bagi penanaman modal asing (pma), kapan vaksinasi dilakukan,” ungkapnya. Persoalan ini juga terkait dengan staf ahli atau jajaran direksi pma yang kebanyakan berasal dari singapura. Mobilitasnya antar batam-singapura memang terhambat sejak pandemi covid-19 terjadi.

“misalnya, ekspatriat ini warga singapura. Ketika sudah divaksin dua kali, apakah sudah boleh masuk ke kepri tanpa tes pcr dan karantina. Kita belum bicara mengenai hal ini. Di tiongkok, boleh masuk tanpa lakukan karantina,” paparnya.

Sementara itu, kepala bank indonesia (bi) perwakilan kepri, musni hardi, mengatakan, pertumbuhan industri pengolahan berasal dari kenaikan investasi pma. “dari data badan koordinasi penanaman modal (bkpm), jumlah persetujuan pma dan pmdn naik. Jadi, agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi, persetujuan investasi harus segera direalisasikan,” ucapnya. Total investasi pma ke kepri tahun lalu sebesar usd 1,65 miliar, meningkat 21 persen di banding 2019 dengan nilai usd 1,36 miliar.