Pemprov jatim raih opini wtp dari bpk surabaya -pemerintah provinsi jawa timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri. Predikat wtp ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi jatim tahun anggaran 2020. Opini wtp yang kesepuluh kalinya diterima pemprov jatim ini diserahkan langsung oleh anggota v bpk ri bahrullah akbar kepada gubernur jawa timur khofifah indar parawansa dan ketua dprd provinsi jawa timur kusnadi saat sidang paripurna dprd jatim di gedung dprd jatim, kamis (27/5/2021). Khofifah mengatakan, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh asn pemprov jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan, khususnya dalam bidang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

Ia berharap opini wtp itu dapat menjadi penyemangat seluruh jajaran pemprov jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi ke depan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya. “saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja administrasi pengelolaan keuangan provinsi jatim menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan.

Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di provinsi jatim terus meningkat,” katanya. Selain itu, opini wtp itu juga menjadi pelecut semangat bagi jatim untuk terus bangkit dan pulih dari krisis pandemi covid-19. Sementara terkait temuan-temuan pada lhp bpk yang harus ditindaklanjuti, pemprov jatim akan segera menindaklanjuti terhadap opd terkait sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Termasuk dengan berbagai temuan mulai dari 2005 sampai dengan 2020.

Pemprov jatim akan melakukan koordinasi bersama seluruh opd bersama inspektorat provinsi jatim. “meskipun sudah banyak yang berpindah penanggungjawab di masing-masing opd, namun kami akan siap mengejar kembali apa yang menjadi catatan dan temuan tersebut menjadi prioritas,” terang khofifah. Lalu terkait rekomendasi strategis yang diberikan bpk kepada gubernur khofifah untuk melakukan pembinaan atas kinerja keuangan di seluruh kabupaten/kota se-jatim, orang nomor satu di pemprov jatim itu akan segera menindaklanjuti dengan meningkatkan intensitas koordinasi teknis dengan pemkab/pemkot. “juga kaitan dengan pengelolaan barang milik daerah ini kami harap ke depan bisa terinventarisir dan teridentifikasi lebih detail melalui bimtek yang akan kami laksanakan.

Bagaimana dari seluruh barang milik daerah ini bisa kita identifikasi dan kita pastikan bahwa semua dalam monitoring dan tercatat dengan baik,” ujarnya. Sementara itu anggota v bpk ri prof. Dr. Bahrullah akbar nengatakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang penyajian kewajaran laporan keuangan.