Rencana jual tol kandas, waskita karya terlilit utang rp90 t [portal-islam.id] pt waskita karya (persero) terbelit utang rp90 triliun dan bunga rp4,7 triliun. Direktur utama waskita karya destiawan soewardjono mengatakan tumpukan utang terjadi akibat gagalnya proses penjualan atau divestasi jalan tol.ia mengatakan harusnya pada 2020 waskita bisa melakukan divestasi lima ruas jalan tol yang telah terbangun. Namun karena kondisi pandemi covid-19, para investor yang sudah berniat mengambil alih pengelolaan ruas-ruas tersebut menunda rencana mereka.“tahun lalu dengan utang yang hampir rp90 triliun, kami harus menanggung beban bunga rp4,7 triliun. Jadi memang sangat-sangat berat,” ujarnya dalam webinar bertajuk mengukur infrastruktur yang digelar kementerian bumn, kamis (7/4).destiawan menuturkan nantinya lima ruas tol yang batal terjual di tahun lalu bakal diakuisisi oleh indonesia investment authority (ina).

Di luar itu, waskita juga menambah empat ruas tol lainnya yang akan didivestasi pada tahun ini.penyelesaian divestasi sembilan ruas tol perseroan tersebut dapat melepas utang sekitar rp 20 triliun dari buku perseroan.“jadi 2021 ina sudah berfungsi dan kami beberapa luas sudah dibahas untuk diakuisisi oleh ina. Kalau itu terjadi maka ini akan mengurangi beban utang waskita,” imbuhnya.direktur keuangan waskita karya taufik hendra kusuma mengatakan penyelesaian masalah utang perseroan bergantung pada tiga hal yakni divestasi, restrukturisasi dan selesainya pandemi.namun dari ketiga hal tersebut, divestasi memang berkontribusi paling besar terhadap masalah beban utang perusahaan.“divestasi tahun ini saja kalau misalnya kita bisa sesuai target, praktis kita bisa merilis dari sisi utang itu mungkin sampai ke sekitar rp20 triliun akan lepas efeknya, baik dari pembayaran maupun rekonsolidasi. Belum termasuk profitnya nanti,” tuturnya.kemudian, dalam hal restrukturisasi, perusahaan masih terus berupaya untuk bernegosiasi dengan perbankan agar dapat menekan beban bunga utang.“mudah-mudahan bisa kami realisasi. Kami mendapatkan fully support dari kementerian bumn, kementerian keuangan dalam proses akan support juga.