Satgas p2dd dukung pengembangan ekosistem digital di daerah jakarta, beritasatu.com – untuk mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah, presiden joko widodo (jokowi) telah menandatangani keputusan presiden (keppres) nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (satgas p2dd). Keppres tersebut menetapkan koordinasi percepatan digitalisasi dilakukan di 542 daerah otonom dalam wadah tim percepatan perluasan digitalisasi daerah (tp2dd) yang akan diketuai oleh kepala daerah. Menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto menyampaikan, per 26 april 2021, telah terbentuk 42% tp2dd, terdiri dari 24 tp2dd tingkat provinsi, 155 tp2dd kabupaten, serta 50 tp2dd kota. “keberadaan satgas digitalisasi daerah ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem digital di lingkungan pemerintah.

Selain itu, akselerasi penerapan kebijakan akan mendorong optimalisasi keuangan digital,” kata airlangga hartarto dalam webinar "percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan indonesia di masa pandemi" yang merupakan kerja sama antara majalah investor dengan pt bca tbk, pt bank mandiri (persero) tbk, pt pembiayaan digital indonesia, serta didukung oleh kementerian koordinator bidang perekonomian, otoritas jasa keuangan (ojk) dan bank indonesia, rabu (28/4/2021). Airlangga menambahkan, layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) saat ini terus didorong untuk mencapai inklusi keuangan yang semakin baik, terutama untuk merangkul 46,6 juta umkm dan 132 juta orang yang saat ini masih unbank atau belum memiliki akses terhadap layanan perbankan atau kredit. Per februari 2021, terdapat 148 perusahaan fintec h yang sudah terdaftar di ojk dengan total penyaluran pinjaman mencapai rp 169,5 triliun atau meningkat sebesar 6,23% (yoy). “tentu regulasi ojk sangat penting agar industri ini bisa bersaing pada level playing fiel d dan tentunya ada regulasi terkait dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan,” kata airlangga.