Terkini bisnis: perubahan skema subsidi, penjelasan waskita karya soal gaji suasana pengisian gas elpiji tabung 3 kilogram (kg) di depot lpg tanjung priok, jakarta, 21 mei 2018. Depot lpg milik pt pertamina (persero) tersebut mampu mendistribusikan elpiji 3 kg sebanyak 66.000 tabung per harinya dengan pendistribusian wilayah dki jakarta. Tempo/tony hartawan tempo.co , jakarta -berita terkini ekonomi bisnis sepanjang rabu pagi hingga siang, 14 april 2021, dimulai dengan rencana pemerintah untuk mengubah skema pemberian subsidi elpiji tiga kilogram dan minyak tanah berbentuk barang atau komoditas menjadi subsidi langsung berbasis rumah tangga penerima. Kemudian informasi tentang perusahaan singapura watiga trust yang membeli saham matahari putra prima senilai rp 217,3 miliar.

Selain itu penjelasan dari pt waskita karya atas tidak adanya kenaikan gaji komisaris dan perseroan pada tahun 2020. Perseroan melakukan efisiensi dengan mengurangi fasilitas tunjangan jabatan, tunjangan kinerja dan fasilitas lainnya secara signifikan. Berikut adalah ringkasan dari ketiga beritanya. 1.

Skema subsidi elpiji 3 kilogram akan diubah jadi subsidi langsung tahun depan pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi elpiji tiga kilogram dan minyak tanah yang semula berbentuk barang atau komoditas menjadi subsidi langsung berbasis rumah tangga penerima. Kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan febrio kacaribu dalam rapat badan anggaran dpr mengatakan mekanisme transformasi kebijakan fiskal itu supaya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, demikian siaran pers diterima, di jakarta, selasa, 13 april 2021. "transformasi subsidi berbasis orang dalam konteks elpiji, misalnya, ini diarahkan ke program perlindungan sosial. Kami berharap ini bisa dilakukan mulai tahun 2022," kata febrio kacaribu.

Dia menerangkan selama ini subsidi elpiji tiga kilogram masih belum tepat sasaran karena selisih harga jual eceran dan patokan mencapai rp 7.000 per tabung. Subsidi komoditas menyebabkan elpiji tiga kilogram bisa dibeli bebas oleh masyarakat, termasuk kalangan menengah hingga atas. "kalangan yang menikmati subsidi itu justru yang tidak berhak menerima. Kondisi ini yang ingin kami perbaiki ke depan," kata febrio.