Tugas berganda kementerian investasi jakarta – rencana pemerintah membentuk kementerian investasi bakal dibarengi dengan perubahan tugas. Ketua badan anggaran dewan perwakilan rakyat, said abdullah, mengatakan kementerian investasi tak hanya mengurusi penyederhanaan birokrasi, tapi juga dibebani target untuk mendatangkan investor, terutama dari luar negeri. Menurut said, badan koordinasi penanaman modal (bkpm) belum bisa melakukan lobi internasional untuk mengundang investasi asing. “masih pasif,” ujarnya kepada tempo , kemarin.

Said mengatakan kementerian investasi harus mampu menjamin keamanan dan kepastian berusaha serta memastikan pengusaha mudah mengakses fasilitas perpajakan. Menurut dia, ketiga jaminan itu merupakan faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. “jaminan tersebut belum semua tersedia,” ujar dia. Said memberi contoh kebijakan pemerintah ihwal ekspor nikel.

Pemerintah mengizinkan ekspor komoditas tersebut hingga 2022 dengan syarat perusahaan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Namun, pada desember 2019, pemerintah tiba-tiba menutup pintu ekspor. Selain memberi jaminan, said mengatakan, kementerian investasi membutuhkan pemimpin yang memiliki reputasi serta jaringan internasional. “tidak harus pengusaha,” katanya.

Dia mencatat banyak pejabat di kementerian keuangan yang masuk kriteria tersebut, seperti suahasil nazara yang kini menjabat wakil menteri keuangan. Keuntungan lain tidak memilih pengusaha adalah tak adanya konflik pribadi saat menjalankan tugas sebagai menteri nanti. Kepala badan koordinasi penanaman modal (bkpm) bahlil lahadalia saat mengikuti rapat kerja di kompleks gedung mpr/dpr/dpd, senayan, jakarta, 22 september 2020. Tempo/m.

Taufan rengganis anggota komisi xi dpr, andreas eddy susetyo, menyatakan kementerian investasi harus berfokus menjaga kualitas investasi yang masuk. “bukan hanya jumlahnya, tapi juga berapa besar dampaknya pada penyerapan tenaga kerja,” tutur dia. Kualitas investasi, menurut andreas, dapat ditentukan dari sektor usaha. Misalnya dengan membuka kesempatan investasi ramah lingkungan yang kini sedang menjadi tren secara global.

Direktur riset center of reform on economics (core) indonesia, piter abdullah, mengatakan kementerian investasi harus mampu memperbaiki kinerja bkpm. “harus benar-benar menjadi mitra yang melayani kementerian teknis dalam menyiapkan berbagai regulasi terkait dengan investasi sekaligus memberikan pelayanan kepada calon investor,” ujar dia. Selama ini, perizinan investasi di bkpm belum sinkron dengan regulasi di kementerian teknis sehingga investasi terhambat. Piter menyatakan pembentukan kementerian investasi tidak akan efektif menaikkan investasi jika tak turut mengubah filosofi, mekanisme, hingga budaya kerja di bkpm.

Tenaga ahli kantor staf presiden, donny gahral, menyatakan peran serta target kementerian investasi hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan. Menurut dia, presiden joko widodo ingin ada tambahan investasi dari investor asing. Tak hanya mengincar modal, pemerintah juga berharap terjadi transfer ilmu agar industri dalam negeri berkembang. Sembari menggodok tugas kementerian investasi , pemerintah tengah mencari sosok pemimpinnya.