Tutup celah korupsi di sektor pertanian palembang, detik sumsel- masalah ketahanan pangan di indonesia khususnya di sumatra selatan masih sangat kompleks, lebih lagi belakangan ini diramaikan isu impor beras. Tidak hanya itu, untuk mewujudkan pembangunan sumatera selatan berbasis ekonomi kerakyatan menuju lumbung pangan nasional gubernur sumsel herman deru juga telah memikirkan banyak persoalan agar realisasi program tersebut bisa berkelanjutan. “termasuk soal sdm di bidang pertanian, ini juga menjadi persoalan serius karena pemuda di sumsel yang memilih untuk mengenyam pendidikan di bidang pertanian masih sangat minim,” ungkap hd di sela rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat provinsi sumatera selatan tahun 2021 dengan tema “pembangunan sumatera selatan berbasis ekonomi kerakyatan menuju lumbung pangan nasional, selasa (6/4) di hotel arya duta palembang. Dikatakan hd, persoalan sdm bidang pertanian di sumsel menjadi problem serius, untuk itu pemprov sumsel akan bersinergi dengan berbagai pihak.

“pembangunan sumatera selatan berbasis ekonomi kerakyatan menuju lumbung pangan nasional harus dilaksanakan berkelanjutan dan ini harus kita dukung bersama-sama,” ucapnya. Direktur koordinasi dan supervisi wilayah ii kpk ri, yudhiawan menegaskan dengan terselenggaranya rakorwasinkeubang ini diharapkan dapat menekan celah-celah tindak pidana korupsi yang ada di sektor pertanian di sumsel, sehingga semua anggaran dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sumsel. “kami mendorong untuk melakukan pencegahan dengan mengedepankan perbaikan sistem pertanian mulai dari perencanaan, pengadaan barang jasa dan manajemen asn,” imbuhnya. “semua mempunyai satu tujuan sebagai sebuah bangsa yaitu mewujudkan bangsa indonesia yang bebas korupsi,” tambahnya.

Deputi bidang pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian dan kemaritiman salamat simanullang, menyebutkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional di sumsel diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan pemda dalam mengawasi program prioritas pusat atau daerah. Hal tersebut, kata dia, guna mengantisipasi terjadi penyimpangan. “sinergi dan kolaborasi pengawasan sangat penting untuk dilakukan guna memastikan kemanfaatan program yang telah di desain dapat optimal dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” katanya. Dikatakan, pentingnya keselarasan antara program pemerintah pusat dengan daerah khususnya dalam program prioritas nasional termasuk didalamnya program lumbung nasional yang juga melibatkan beberapa provinsi di indonesia.

Menurutnya, dengan program yang semakin selaras antara pemerintah pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota maka gerak pembangunan dapat terintegrasi. Dan untuk mewujudkannya pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasional. “bpkp telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah sebagai sarana membantu pemda guna memastikan efektivitas, efisiensi rancangan program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Dan tentunya pengawasan ini melibatkan apip, ” pungkasnya..