Utang terkendali, pemerintah harus tetap hati-hati utang luar negeri (uln) indonesia pada februari 2021 tetap terkendali. Posisi uln indonesia pada akhir februari 2021 sebesar us$422,6 miliar, atau tumbuh 4,0% dari tahun sebelumnya (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,7% (yoy). "peningkatan pertumbuhan uln tersebut didorong oleh uln pemerintah dan uln swasta," tutur kepala departemen komunikasi bank indonesia erwin haryono melalui siaran persnya, jumat (16/4). Dalam catatan bank sentral, uln pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan berhati-hati.

Secara tahunan, uln pemerintah tumbuh 4,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada januari 2021 sebesar 2,8% (yoy). Hal itu seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi covid-19 sejak tahun 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada triwulan i 2021. Dalam memenuhi target pembiayaan apbn tahun 2021, pemerintah memiliki strategi salah satunya memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap. Di samping itu, pemerintah juga lebih mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang, serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang.

Pemerintah tetap mengelola uln pemerintah secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total uln pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7%). "posisi uln pemerintah pada februari 2021 mencapai us$209,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar us$210,8 miliar. Posisi uln pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan uln berjangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total uln pemerintah," terang erwin. Selain itu, struktur uln indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh uln indonesia yang tetap didominasi oleh uln berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 89,0% dari total uln.

Dalam rangka menjaga agar struktur uln tetap sehat, kata erwin, bank indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan uln, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kemudian peran uln juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Saat menanggapi pengumuman bi tersebut anggota komisi xi dpr ri dari gerindra, kamrussamad menyebut bawha terdapat tiga rasio untuk mengukur utang suatu negara dikatakan over borrowing atau lower borrowing yaitu dsr (debt service ratio) yang merupakan rasio pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 20%. Kemudian debt export ratio yakni merupakan rasio totang uln dengan penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 200%.

Dan ketiga debt to gdp ratio yakni merupakan rasio antara total uln terhadap pdb dengan batas aman 40%. Ia menilai indonesia mengalami over borrowing ketika dilihat dari indikator dsr dan der. Sedangkan dengan indikator dgdp, nilai hampir melebihi batas aman sehingga diperlukan manajemen utang dengan hati-hati dan terstruktur. "pemerintah dapat menjalan strategi dalam melakukan manajemen utamg seperti mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang murah, meminimalkan risiko terkait portofolio utang, dan mendukung pengembangan pasar," ujarnya.

Caranya, kata dia, pertama mengurangi pinjaman valas secara gradual dan terencana. Kemudian fokus pada pinjaman domestik dengan jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Ketiga penerbitan spn (treasury bills dengan jatuh tempo 12 bulan) hanya untuk manajemen kas dan tidak untuk menutup defisit atau refinancing utang yang masih ada. Fokus pada suku bunga tetap untuk pinjaman baru.

Dan terakhir obligasi internasional hanya diterbitkan untuk membiayai kewajiban dalam valas, memperkuat cadangan devisa, dan menghindari crowding out pasar obligasi domestik. "utang merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif. Dengan adanya pandemi covid-19 maka pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional baik dari segi sosial, ekonomi maupun kesehatan. Selain itu, dengan kondisi yang dialami saat ini, pemerintah harus memanfaatkan momentum ini untuk dapat kembali bersaing dan menghindari opportunity loss melalui strategi kebijakan.