Duka pegawai kpk di pengujung puasa jakarta – komisi pemberantasan korupsi baru menyerahkan secara resmi surat keputusan bebas tugas kepada 75 pegawainya yang tak lulus tes wawasan kebangsaan , kemarin. Padahal surat keputusan itu sudah diteken ketua kpk firli bahuri pada 7 mei lalu atau dua hari setelah pengumuman nama-nama pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan. Ketua wadah pegawai kpk, yudi purnomo harahap, mengatakan sebagian besar dari 75 pegawai kpk itu sudah menerima surat keputusan bebas tugas, kemarin. “dalam sk itu, pegawai diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasannya langsung,” kata yudi, kemarin.

Penyidik kpk ini mengatakan surat keputusan itu berimbas pada tugas ke-75 pegawai. Mereka terdiri atas penyidik, penyelidik, sejumlah pejabat struktural, serta staf fungsional di beberapa kedeputian. khusus bagi penyidik dan penyelidik, kata yudi, mereka harus menyerahkan perkara yang tengah ditangani kepada atasannya, yaitu direktur penyidikan, direktur penyelidikan, atau deputi penindakan. “kami akan melakukan konsolidasi untuk mengambil tindakan,” katanya. Menurut yudi, seharusnya pemimpin kpk tetap memperhatikan putusan mahkamah konstitusi ihwal uji materiil pasal-pasal mengenai alih status pegawai kpk.

Pertimbangan mahkamah konstitusi, dalam putusannya, meminta agar peralihan status pegawai kpk tidak merugikan pegawai. “amanat revisi undang-undang kpk hanya alih status dari pegawai kpk menjadi aparat sipil negara. Ketua kpk seharusnya mematuhi itu,” ujar yudi. Surat keputusan bebas tugas kepada 75 pegawai kpk ini merupakan kelanjutan dari tes wawasan kebangsaan.

Kpk menggelar tes wawasan kebangsaan karena merujuk pada peraturan kpk nomor 1 tahun 2021 tentang alih status pegawai menjadi aparat sipil negara. Peraturan ini sendiri mengadopsi ketentuan dalam undang-undang kpk hasil revisi pada 2019. Namun, dalam uu kpk ini, tes wawasan kebangsaan tidak diwajibkan. Dari 1.351 pegawai kpk yang mengikuti tes wawasan kebangsaan, 75 orang di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Mereka yang tidak lulus merupakan para penyidik dan penyelidik senior di kpk. Beberapa orang merupakan pejabat struktural yang memiliki integritas tinggi serta para pegawai yang juga anggota wadah pegawai kpk. Para penyidik senior itu seperti novel baswedan, andre dhedy nainggolan, afief yulian miftah, budi agung nugroho, rizka anungnata, budi sokmo, ambarita damanik, muhammad praswad nugraha, yudi purnomo harahap, dan marc falentino. Lalu penyelidik senior seperti iguh sipurba, harun al rasyid, dan aulia posteria.

Mereka rata-rata tengah menangani perkara korupsi kakap. Misalnya kasus suap bantuan sosial penanganan coronavirus disease 2019 (covid-19) di kementerian sosial; suap anggota komisi pemilihan umum, wahyu setiawan; dugaan suap pejabat direktorat jenderal pajak, angin prayitno aji; suap izin ekspor benih lobster di kementerian kelautan; dan dugaan suap gubernur sulawesi selatan nurdin abdullah. Lalu dugaan suap jual-beli jabatan di tanjungbalai, sumatera utara; dugaan suap penyidik polisi di kpk, stepanus robin pattuju; serta operasi penangkapan bupati nganjuk, jawa timur, novi rahman hidayat. Sejumlah pejabat berintegritas yang termasuk ke-75 pegawai kpk itu ikut terdepak.

Misalnya deputi bidang koordinasi dan supervisi, hery muryanto; direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi, giri suprapdiono; serta direktur pembinaan jaringan kerja antar-komisi dan instansi, sujarnako. Saat menjabat deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat kpk, hery-lah yang mendorong pengusutan dugaan pelanggaran etik firli bahuri pada 2018. Ketika itu, firli, yang menjabat deputi penindakan, bertemu dengan gubernur nusa tenggara barat muhammad zainul majdi atau tuan guru bajang. Giri pernah mendapat penghargaan makarti bhakti nagari award 2020 dan menjadi lulusan terbaik pelatihan kepemimpinan nasional ii angkatan xvii di administrasi negara.

Lalu sujarnako pernah mendapat penghargaan satyalancana wira karya 2015 dari presiden joko widodo. Penghargaan ini diberikan sebagai tanda kehormatan karena darmabakti sujarnako yang besar kepada nusa dan bangsa. Lebih dari sepuluh sumber tempo di kpk mengatakan, sejak awal, ketua kpk firli bahuri hendak menyingkirkan nama-nama itu. Bahkan pemimpin kpk disebut-sebut sudah memetakan para pegawainya sebelum tes wawasan kebangsaan.

Lalu kelompok tertentu berusaha disingkirkan lewat tes. Di luar itu, tes wawasan kebangsaan ini ditutupi. Ketika kpk mensosialisasi rencana alih status itu, dua pegawai sempat bertanya kepada firli bahuri dan biro sumber daya manusia kpk mengenai risiko bagi pegawai yang tak lulus tes. Tapi firli tak menjawabnya dengan tegas.

“ia hanya mengatakan bahwa semua pasti akan lulus,” kata sumber tempo ini. Sikap menutup-nutupi ini semakin terlihat ketika kpk menerima hasil tes kebangsaan dari badan kepegawaian negara (bkn) pada 27 april lalu. Setelah menerima hasil tes, pemimpin kpk tak langsung mengumumkannya. Mereka menunggu hingga sepekan, kemudian baru mengumumkan bahwa 75 pegawai tak lulus tes tanpa mengungkapkan nama-nama mereka.

Saat pengumuman, firli bahuri berdalih bahwa tak ada niat untuk menyingkirkan pegawai kpk yang tak lolos asesmen. Ia mengatakan kpk juga akan lebih dulu berkoordinasi dengan bkn serta kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebelum bersikap. Namun, sebelum rapat koordinasi digelar, kpk justru lebih dulu menerbitkan surat keputusan bebas tugas kepada 75 pegawai kpk pada 7 mei lalu. Rapat koordinasi antara kpk, bkn, dan kementerian pan-rb sama sekali tidak membahas nasib 75 pegawai kpk ini.

Ketika itu, wakil ketua kpk nurul ghufron membantah adanya surat non-job tersebut. Ia mengatakan pemimpin kpk belum memutuskan nasib 75 pegawainya. “sampai saat ini, kami hanya mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan dan tidak ada pemecatan kepada siapa pun pegawai kpk,” kata ghufron, ahad lalu. Persoalan lain, surat bebas tugas itu terlambat diserahkan kepada ke-75 pegawai.

Selain itu, surat ini diberikan ketika sebagian besar pegawai sudah libur lebaran atau mengambil cuti libur. Ketika surat keputusan diterbitkan, ke-75 pegawai masih sibuk dengan aktivitas masing-masing. Paling anyar, operasi penangkapan bupati nganjuk novi rahman hidayat, ahad lalu. Operasi penangkapan ini dipimpin harun al rasyid.

Juru bicara kpk, ali fikri, membenarkan bahwa kpk sudah mengirim surat keputusan bebas tugas kepada pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan, kemarin. Ali mengatakan surat keputusan itu merujuk pada keputusan rapat pada 5 mei lalu. Rapat itu dihadiri oleh pemimpin kpk, dewan pengawas, serta pejabat struktural kpk. Ali berdalih, keputusan membebastugaskan 75 pegawai kpk itu bertujuan memastikan efektivitas tugas di lembaganya.

“pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk,” kata ali. Ali menjelaskan, kerja-kerja kpk tak dilakukan individual. Jadi, surat keputusan bebas tugas ini diyakini tak akan mengganggu kegiatan penindakan, pencegahan, ataupun kedeputian lain. “saya kira tidak ada juga yang satu satgas tidak memenuhi syarat semua,” ujarnya.