Menjelang ujung karier politik azis - nasional - koran.tempo.co suratan politik wakil ketua dpr azis syamsuddin berada di ujung tanduk setelah kpk _ri menyebut dia terseret dalam pusaran kasus suap. Desakan dari internal partai golkar agar dia dicopot dari jabatannya berembus kencang. Korantempodigital korantempo suratan politik wakil ketua dewan perwakilan rakyat azis syamsuddin berada di ujung tanduk setelah kpk menyebut dia terseret dalam pusaran kasus suap dengan tersangka penyidik stepanus robin pattuju. Desakan dari lingkup internal partai golkar agar dia dicopot dari jabatannya berembus kencang.

Sumber tempo yang mengetahui proses di partai golkar mengatakan golkar tidak akan menarik azis dari posisinya sebelum ada penetapan sebagai tersangka kepadanya. Sumber ini menuturkan desakan agar dia mundur dari jabatannya memang telah berembus kencang di lingkup internal partai. Namun dewan pimpinan pusat partai golkar tidak akan memecat atau menarik azis dari pimpinan dpr."skenarionya, azis akan mengumumkan pengunduran dirinya setelah ada penetapan tersangka dari kpk," kata dia. Sumber ini mengatakan, jika kalkulasi tidak meleset, azis akan mundur setelah masa reses yang berlangsung sejak 10 april lalu hingga 5 mei mendatang berakhir.

Setelah dpr memasuki masa sidang, sumber ini mengatakan, azis akan mengumumkan pengunduran dirinya dari posisinya di pimpinan dpr. Ketua dewan pengurus pusat partai golkar, firman soebagyo, mengatakan partainya sudah memantau perkembangan penyidikan kasus yang saat ini sedang dilakukan kpk terhadap azis. Namun ia menyatakan tidak mengetahui rencana pengunduran diri azis dari golkar."saya belum tahu perkembangannya. Pasti saya memantau perkembangannya," kata dia.

Headtopics.com w251bgwsijiwmjetmdqtmzagmte6mjy6mtaixqazis terseret dalam pusaran kasus suap penyidik kpk stepanus robin pattuju. Kpk menyebutkan azis berperan mempertemukan robin dan wali kota tanjungbalai m. syahrial, yang juga politikus golkar. Robin diduga menerima suap rp 1,5 miliar dari syahrial. Penyidik asal kepolisian yang bertugas di kpk sejak 2019 ini memberi janji bahwa kasus dugaan jual-beli jabatan yang menjerat bekas ketua dewan perwakilan rakyat daerah tanjungbalai itu bisa dihentikan.

Padahal robin bukan anggota tim penyidik kasus syahrial. Wakil ketua dpr ri aziz syamsuddin di media center dpr ri, kompleks parlemen senayan, jakarta, 3 desember 2020. Tempo/m taufan rengganismenurut ketua kpk firli bahuri, azis mempertemukan robin dan syahrial pada oktober tahun lalu. Dalam pertemuan di rumah azis itu, robin diminta membantu syahrial agar penyelidikan perkaranya di kpk tidak naik ke tahap penyidikan.

Pada rabu pekan lalu, 21 april 2021, azis mengaku tak mengingat pernah bertemu dengan penyidik kpk bernama robin."ya, bisa saja saya kenal. Saya kenal banyak orang," kata azis."saya banyak pertemuan. Secara khusus saya tidak tahu karena tamu saya banyak." dua hari lalu, puluhan penyidik lembaga antirasuah menggeledah ruang kerja azis di lantai 4 gedung nusantara iii dpr. Mereka juga menggeratak rumah dinas, rumah pribadi, dan apartemen milik azis.

Dari tempat tersebut, kpk memboyong sejumlah koper yang berisi barang bukti dugaan keterlibatan azis. Meski begitu, sampai kini kpk belum mengumumkan rencana pemeriksaan dan memastikan status azis dalam kasus tersebut. Azis syamsuddin tak kunjung merespons upaya konfirmasi perihal nasib politik dia. Panggilan dan pesan yang dikirim ke telepon selulernya tak berbalas.

Bahkan kini ponselnya sudah tak aktif lagi. Padahal, sebelum kasus ini mencuat, ia sering kali ramah merespons pertanyaan jurnalis. Headtopics.com politikus lain di partai golkar juga tak kunjung merespons upaya konfirmasi. Tempo berupaya menghubungi wakil ketua umum partai golkar, ahmad doli kurnia tandjung dan nurul arifin.

Namun keduanya tak merespons dan hanya membaca pesan yang dikirim ke ponsel mereka. Sedangkan ketua dpp partai golkar, idris laena, mengaku belum bisa menanggapi karena sedang sibuk."saya sedang berbuka puasa," tutur dia singkat. Ketua umum partai golkar airlangga hartarto dan jajarannya pun bungkam saat ditanya ihwal terseretnya azis syamsuddin dalam pusaran kasus suap penyidik kpk ini. Airlangga dan sejumlah politikus golkar menghindar saat dikejar awak media setelah pertemuan dengan partai keadilan sejahtera di kantor dpp golkar, jalan anggrek neli murni, slipi, jakarta barat, kemarin."nanti ada waktunya, ada waktunya, ya," kata airlangga singkat sambil buru-buru masuk ke mobilnya setelah melepas tamu-tamu dari pks yang berkunjung ke dpp golkar.

Airlangga terus diam saat diberondong pertanyaan wartawan. Ia masuk ke mobil berpelat ri-16 yang dia tumpangi. Sempat membuka kaca mobil, airlangga tetap tak menjawab."terima kasih, ada waktunya nanti," kata menteri koordinator perekonomian ini. Mobil airlangga lalu melaju meninggalkan kompleks dpp golkar.

Bukan cuma airlangga, sejumlah pejabat teras golkar, ketua dpp golkar adies kadir, misalnya, juga menghindar saat hendak ditanya perihal azis syamsuddin. Direktur eksekutif indo barometer, qodari, yakin kasus yang menjerat azis telah diperbincangkan di lingkup internal partai golkar. Pembicaraan bakal menjurus ke mempersiapkan sikap dan langkah-langkah yang akan dilakukan golkar ketika kpk telah mengumumkan status penyidikan kasus suap yang menyeret nama azis."saya kira sekarang mulai ada pembicaraan di dalam mengenai kemungkinan pengganti azis sebagai wakil ketua dpr," kata qodari kepada tempo, kemarin. Headtopics.com ia mengatakan partai golkar akan mengambil langkah serius memberhentikan azis dari jabatan di parlemen jika benar-benar terbukti terjerat persoalan hukum di kpk.

Persoalan ini akan menjadi perdebatan politik lantaran jabatan yang diemban azis saat ini cukup strategis. Apalagi di lingkungan internal golkar ada sejumlah faksi politik. Kelompok di luar dari faksi azis dimungkinkan bakal bergerak melakukan perlawanan. Artinya, kata qodari, desakan agar azis segera mundur dari jabatan wakil rakyat bakal mencuat.

Meski begitu, menurut qodari, upaya tersebut belum akan dilakukan lantaran menunggu sikap resmi dari lembaga antirasuah terhadap penetapan status azis. Peneliti politik dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia (lipi), siti zuhro, menyarankan azis memberi contoh kepada publik untuk menjalankan budaya malu dalam berpolitik dengan cara mundur dari jabatan wakil rakyat ketika disebut terseret dalam kasus suap. Hal itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban azis kepada publik."kita harus memperkenalkan nilai budaya politik baru untuk malu atas perbuatan yang merugikan negara," tutur siti. Selain itu, siti mendorong pimpinan partai dan parlemen mengambil sikap tanpa perlu menunggu status tersangka disematkan kepada azis.

Sebab, kpk telah menyebut azis terlibat dan bahkan telah menggeledah rumah politikus kelahiran jakarta, 50 tahun lalu itu. Mereka didesak untuk memberhentikan azis agar tidak merugikan nama partai politik dan lembaga perwakilan rakyat."sulit dielakkan karena fakta hukum sudah menguatkan," kata siti. Sikap tersebut juga merupakan upaya untuk membudayakan politik sehat dan memerangi budaya korupsi. Apalagi setelah banyak pejabat di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif terjerat kasus rasuah.

Menurut siti, korupsi telah mengakar di daerah dan di pemerintahan pusat. Bahkan lebih dari 400 kepala daerah pernah dicokok oleh kpk. Ini menandakan bahwa demokrasi di indonesia sedang darurat korupsi. Direktur parameter politik indonesia, adi prayitno, menduga pengurus partai golkar bakal bergeming sebelum kpk memberi pernyataan perihal status resmi azis syamsuddin dalam kaitan kasus suap itu.