Sia-sia detasemen kawal khusus prabowo jakarta -- pembentukan detasemen kawal khusus oleh menteri pertahanan prabowo subianto menuai sorotan. detasemen pasukan itu dianggap bukan kebutuhan yang mendesak untuk kementerian pertahanan. Pembentukan detasemen ini dinilai akan sia-sia. Peneliti di pusat penelitian politik lembaga ilmu pengetahuan indonesia (p2p-lipi), muhamad haripin, mengatakan, untuk sekadar pengamanan internal kementerian pertahanan dan tamu penting negara lain, selama ini markas besar tentara nasional indonesia sudah memperbantukan sejumlah prajurit untuk tugas itu. "dari menteri pertahanan juwono sudarsono hingga ryamizard ryacudu tak pernah ada pengawalan khusus seperti itu," kata haripin ketika dihubungi tempo , kemarin.

Menurut ahli pertahanan dan militer itu, pembentukan detasemen kawal khusus justru berpotensi mengaburkan fungsi utamanya. Sebagai contoh, akan muncul pertanyaan di masyarakat apakah detasemen itu dibikin untuk mengawal menteri pertahanan ataukah prabowo secara pribadi. Belum lagi soal anggaran yang dibutuhkan kementerian pertahanan untuk membiayai detasemen anyar tersebut. Walhasil, akan menjadi tugas kementerian pertahanan untuk menjelaskan seterang mungkin jawaban atas semua pertanyaan tersebut kepada masyarakat.

Menurut dia, kementerian harus menjelaskan nantinya detasemen ini mengawal prabowo hingga di luar urusan kementerian, seperti di partai politik, atau tidak. “lalu, alokasi dananya dari postur apbn (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang mana," katanya. Pembentukan detasemen kawal khusus ini diketahui melalui unggahan ajudan prabowo, rizky irmansyah, di akun instagram pribadinya pada 9 april lalu. Para anggota pasukan dilatih di pusat pendidikan dan pelatihan kopassus tni ad di batujajar, jawa barat.

Nantinya, para prajurit itu akan diseleksi dan dipilih langsung oleh prabowo. Setiap personelnya bakal dibekali kemampuan penjagaan dan pengawalan vvip, serta pola penyambutan tamu dalam dan luar negeri. Menteri pertahanan prabowo subianto (tengah) mengikuti rapat kerja dengan komisi i dpr ri di kompleks parlemen senayan, jakarta, 18 juni 2020. Tempo/m taufan rengganis pegiat hak asasi manusia haris azhar mengatakan menteri pertahanan tak punya wewenang membentuk pasukan khusus pengawalan.

Haris pun meminta prabowo berfokus mengerjakan tugas kementeriannya, seperti memperkuat kualitas pasukan dan memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan tni. Toh, kata dia, selama ini tni sudah punya pasukan khusus berkualitas di setiap matra. Pasukan tersebut bisa diperbantukan untuk misi pengawalan. "ibarat di rumah ada perabot kusam, bukannya dibikin mengilap tapi malah beli perabot baru," kata haris ketika dihubungi, kemarin.

Pendiri kantor hukum dan ham lokataru itu menduga pembentukan detasemen kawal khusus lebih banyak sisi politisnya ketimbang karena kebutuhan mendesak. Haris khawatir detasemen itu dibikin sebagai upaya membangun kekuatan personel militer yang bisa dikendalikan prabowo. "dari sisi personal, (detasemen) ini seperti mimpi prabowo yang belum tercapai. Pembentukan detasemen ini harus dicegah," kata haris.

Pengamat politik dari universitas islam negeri syarif hidayatullah, adi prayitno, menduga detasemen kawal khusus menteri pertahanan punya kaitan kuat dengan personal prabowo yang merupakan pensiunan jenderal tni. Menurut adi, sebelum menjadi menteri, ketua umum partai gerindra itu sudah memiliki pengawalan pribadi yang ketat. "setelah jadi menteri pertahanan, kebiasaan protokoler prabowo semakin disorot. Apalagi dia perihal pembentukan detasemen kawal khusus ini," kata adi.

Sayangnya, di mata masyarakat awam, pengawalan dari pasukan khusus di bawah kementerian pertahanan akan dianggap berlebihan. Sebab, pada menteri sebelumnya dan di kementerian lain, tak pernah ada pembentukan pasukan pengawalan khusus dari militer. Adapun secara politik, adi tak menemukan kaitan pembentukan detasemen pasukan dengan isu partai dan politiknya. Menurut dia, sejauh ini prabowo masih diunggulkan untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2024.

"detasemen ini tak akan memberikan dampak apa pun secara politik. Tapi dari sisi anggaran akan jadi hal yang paling disorot. Apalagi saat ini ekonomi sedang sulit akibat pandemi," kata adi. Juru bicara menteri pertahanan, dahnil anzar simanjuntak, membantah tudingan pembentukan detasemen kawal khusus sebagai pemborosan anggaran.

Menurut dia, pembentukan detasemen tersebut justru merupakan upaya kementerian untuk menata dan menyegarkan pasukan jajar kehormatan yang sudah ada selama ini. Dahnil mengatakan para prajurit tni dalam detasemen itu pada prinsipnya ditugaskan oleh kesatuannya ke kementerian pertahanan. "remunerasinya sama dengan ketika mereka ditugaskan di mana pun sebagai prajurit. Jadi, bukan merekrut prajurit baru dengan alokasi anggaran baru," kata dahnil kepada tempo.

Dahnil mengatakan pasukan jajar kehormatan sudah ada di kementerian pertahanan sebelum prabowo masuk. Oleh prabowo, pasukan jajar kehormatan diperbaiki penampilannya dengan pemilihan pasukan dengan fisik yang prima dan gagah. Tujuannya untuk menjaga wibawa bangsa ketika menyambut tamu dari negara lain. "jadi, ini untuk nama baik bangsa di mata negara lain, bukan untuk pak prabowo," kata dahnil..