Tiga tahun berturut pelayanan publik pagaralam berada di zona merah pagaralam, detik sumsel- pihak ombudsman republik indonesia (ri) perwakilan sumatera selatan (sumsel) melakukan kunjungan ke pemkot pagaralam guna melakukan pendampingan pra penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Pasalnya ombudsman republik indonesia (ri) perwakilan sumatera selatan (sumsel) mencatat jika kota pagaralam selama tiga tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2017 sampai 2019 masuk zona merah dalam hal pelayanan publik. Bahkan dalam catatan ombudsman tersebut kota pagaralam termasuk kabupaten/kota di sumsel yang memiliki pelayanan publik yang buruk atau tidak sesuai dengan undang-undang. Kepala keasistenan maladminitrasi ombudsman ri perwakilan sumsel, agung pratama mengatakan, bahwa tingkat kepatuhan standar pelayanan publik memang selalu fluktuatif tergantung kondisi sosial politik yang ada disuatu daerah itu sendiri.

“saat ini memang kepatuhan akan standar pelayanan publik itu masih sangat fluktuatif diterapkan oleh opd yang menjadi pelayanan publik itu sendiri. Akibatnya masih ada beberapa daerah yang masul zona merah atau kepatuhan akan standar pelayanan publiknya rendah,” ujarnya. Jumat (21/5) bahkan kota pagaralam sejak tahun 2017 sampai 2019 masuk dalam zona merah dalam kepatuhan standar pelayanan publik ini sendiri. “untuk itu saat ini kita akan melakukan pendampingan pra penilaian standar kepatuhan terhadap pelayanan publik di pagaralam.

Hal ini dilakukan dengan harapan pagaralam bisa menjadi zona kuning atau bahkan menjadi zona hijau,” katanya. Jika dilihat kota pagaralam bisa langsung menuju zona hijau jika komitmen opd pelayanan publik dapat mematuhi standar pelayanan publik dan tidak melakukan maladminitrasi. Sementara itu walikota pagaralam, alpian maskoni mengatakan, pemkot pagaralam menargetkan tahun 2021 ini pagaralam akan langsung masuk zona hijau dalam peneraparan standar pelayanan publik yang sesuai dengan undang-undang. “saya targetkan tahun ini pagaralam masuk zona hijau.