Warga papua demo tolak otsus dan militerisme di bandung bandung, cnn indonesia -- sejumlah aktivis yang tergabung dalam solidaritas rakyat (sorak) papua menggelar unjuk rasa di depan gedung merdeka, kota bandung, jawa barat, jumat (21/5) siang. Aksi aktivis papua digelar untuk merespons sejumlah kasus yang terus memanas dalam beberapa waktu terakhir di wilayah paling timur indonesia tersebut. Dari pantauan cnnindonesia.com di lokasi, puluhan orang itu membawa sejumlah spanduk sambil melakukan orasi di depan gedung merdeka. #div-gpt-ad-1589439603493-0 iframe{ border: 0px; vertical-align: bottom; position: fixed !important; z-index: 1 !important; left: 0px; right: 0; margin: auto; } selain itu, terlihat beberapa spanduk bertuliskan 'kami tolak otsus jilid ii pemekaran dob label teroris', 'segera bebaskan seluruh tahanan politik papua', dan 'tarik militer organik dan non organik dari west papua'.

Sepanjang aksi unjuk rasa berjalan, massa tetap mengenakan masker dan jaga jarak. Koordinator aksi pilamo mengatakan, ada sejumlah tuntutan yang diserukan dalam aksi hari ini. Pertama, menolak rencana penerapan otonomi khusus (otsus) jilid ii di papua dan menolak militerisme dan pengiriman prajurit yang dinilai lebih merugikan rakyat papua. Menurut pilamo, otsus yang diberikan pemerintah hanya sebagai kebijakan yang dipaksakan oleh pusat kepada rakyat papua.

Padahal, kata dia, sejak juli 2020 petisi rakyat papua menyatakan sikap politik untuk menolak otonomi khusus dilanjutkan dan menawarkan solusi untuk rakyat papua menentukan nasibnya sendiri. Ia mengklaim hingga mei 2021 sebanyak 110 organisasi rakyat papua tergabung. Ia pun mengklaim saat ini sudah sekitar 714.066 orang menyatakan sikap menolak keberadaan dan keberlanjutan paket politik otsus di papua. "oleh sebab itu kami mewakili warga papua menyampaikan aspirasi ini kepada indonesia dan negara bahwa hari ini di papua tidak baik-baik saja," kata pilamo saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Menurut dia, hampir semua komponen dan lapisan rakyat telah menyampaikan bahwa otsus gagal memihak, memperdayakan dan memproteksi tanah dan manusia papua. Selain itu, pilamo menuturkan, selama 20 tahun implementasi otsus ditudingnya memberikan dampak buruk kepada rakyat papua, termasuk yang menyebabkan kerusakan alam. Selain itu, kata dia, sistem pendidikan dan kesehatan juga dirasakan semakin buruk. Pembangunan jalan bukan untuk kepentingan rakyat namun, kepentingan investor.

Selain menyoroti isu-isu papua, warga yang berdemonstrasi hari ini juga mengangkat isu palestina. Dalam seruan aksi yang beredar tertulis seruan untuk menghentikan perang di palestina. Mereka juga menyoroti sejumlah kasus yang berkembang beberapa waktu terakhir termasuk pelabelan teroris terhadap organisasi papua merdeka (opm). Pihaknya mengaku menolak label yang dari pemerintah tersebut.

Pilamo menilai label tersebut hanya akan memberi kesewenang-wenangan kepada aparat dalam melakukan aksi kekerasan, termasuk ke masyarakat sipil. Ia mengaku kerap mendapati warga sipil yang menjadi korban akibat aksi kekerasan yang dilakukan aparat tni dan polri. "kami tuntut kepada negara dan pak jokowi selaku presiden, kami menuntut untuk segera menghentikan operasi militer dan hentikan label terorisme terhadap tentara pembebasan nasional papua barat (tpnpb). Tpnpb adalah bukan teroris, mereka adalah bagian dari gerakan perjuangan kebebasan bangsa papua," tutur pilamo.