Dprd pertanyakan mundurnya banyak pejabat dki jakarta – pemerintah provinsi dki jakarta menyatakan pengunduran diri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (opd) karena kinerja yang tidak optimal. Tak ada paksaan dalam pengunduran diri para pejabat eselon ii tersebut. Asisten pemerintahan sekretariat daerah dki jakarta, sigit wijatmoko, mengatakan pejabat eselon ii menandatangani pakta integritas dan target kinerja sebelum dilantik. Dua hal itu yang kemudian menjadi parameter untuk mengevaluasi kinerja dari pejabat tersebut.

“waktu mereka mengikuti pengarahan pelantikan juga telah mendapatkan penjelasan terkait kpi ( key performance indicator ) masing-masing,” kata dia di gedung dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dki jakarta, beberapa hari lalu. Sejumlah kepala opd mengundurkan diri pada masa kepemimpinan gubernur dki jakarta anies baswedan, empat tahun ini. Terbaru, pada 17 mei lalu, kepala badan pengelola aset daerah (bpad) pujiono meletakkan jabatannya. Pengunduran diri itu disebut-sebut lantaran pujiono gagal mencapai target penataan dan pengelolaan aset yang ditetapkan anies.

Gubernur dki jakarta, anies baswedan bersama pegawai negeri sipil di balaikota, jakarta, 2019. Tempo/hilman fathurrahman w pujiono menambah panjang daftar kekosongan jabatan di balai kota. Pada pertengahan februari lalu, kepala badan pendapatan daerah (bapenda) tsani annafari mengundurkan diri. Pejabat eselon ii lainnya yang mundur adalah kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman kelik indriyanto.

Ia kemudian menjadi anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan (tgupp) per 24 februari. Sigit menyatakan tak ada yang janggal dari fenomena mundur berjemaah itu. Dia mencontohkan evaluasi kinerja pujiono dilakukan sejak januari, yang diketahui dengan jelas oleh yang bersangkutan. “dari januari sampai saat ini tidak ada progres (perbaikan) yang dirasakan berjalan,” ujarnya.

Saat pejabat eselon ii tersebut menerima penilaian kinerjanya, sigit melanjutkan, mereka yang tak mencapai target kerja itu mendapatkan kesempatan untuk mengundurkan diri. “pejabat harus bisa memenuhi target kinerjanya,” kata dia. Menurut sigit, ada perbedaan antara pejabat eselon ii yang mengundurkan diri dan dicopot karena kinerjanya buruk. Pencopotan atau pembebasan tugas merupakan pemberian hukuman disiplin tingkat berat bagi seorang amtenar.

Dampaknya, aparat sipil tersebut tidak bisa mengikuti lelang jabatan di kemudian hari. Pemerintah dki jakarta kini tengah melelang 17 jabatan tinggi pratama atau eselon ii. Beberapa syarat di antaranya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana, hingga tidak pernah dipenjara. Salah satu pendaftar adalah kelik indriyanto.

Dia mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman, posisi yang pernah dia tempati. Kelik dinyatakan lulus tes kompetensi bidang dan manajerial bersama empat kandidat lainnya. “mau mengabdikan potensi saya sesuai bidangnya,” kata kelik, soal alasannya mendaftar kembali. Kelik menolak menjelaskan alasannya saat mengundurkan diri sebagai kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman pada 24 februari tahun lalu.

“dulu kan sudah dijelaskan oleh kepala bkd (badan kepegawaian daerah), tidak perlu dibahas lagi,” ujar dia. Menurut sigit, kelik berhak mengikuti lelang jabatan eselon ii. Sebab, ia memenuhi syarat mengikuti seleksi terbuka itu. “itu hak mereka,” kata sigit.

Mohammad tsani annafari. Dok tempo/eko siswono toyudho mantan kepala bapenda dki, tsani annafari, menyanggah anggapan bahwa pengunduran dirinya akibat buruknya kinerja. Selama menjabat, dia menyatakan, dki bisa menggenjot pendapatan daerah dua kali lipat dari rp 17 triliun pada akhir agustus 2020 menjadi rp 31,9 triliun pada akhir desember lalu. Apalagi, tsani melanjutkan, peningkatan pendapatan itu dilakukan di tengah pandemi covid-19 yang meluluhlantakkan ekonomi.

“keputusan saya mundur tidak perlu diperdebatkan karena menjabat atau tidak menjabat merupakan bentuk penugasan," kata dia, beberapa waktu lalu. Anggota komisi bidang pemerintahan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dki jakarta, gembong warsono, mempertanyakan alasan kinerja buruk di balik mundurnya banyak pejabat eselon ii. Dia mencontohkan tsani yang bisa mendongkrak pendapatan daerah di tengah wabah corona. “dia mundur seperti ada tekanan,” kata ketua fraksi pdi perjuangan itu.

Ketua komisi bidang pemerintahan dprd dki mujiyono meminta balai kota segera mengisi jabatan eselon ii yang masih kosong atau kini dijabat oleh pelaksana tugas. Tujuannya, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Ketua komisi bidang pemerintahan dprd dki mujiyono. Dprd-dkijakartaprov.go.id menurut mujiyono, pelaksana tugas biasanya terlalu berhati-hati mengambil keputusan karena hanya pejabat pengganti.

Hal ini berbeda dengan pejabat definitif yang tak ragu dalam mengambil kebijakan. “secara psikis berbeda antara pejabat definitif dan plt (pelaksana tugas),” ujar politikus demokrat itu. Pelaksana tugas, kata mujiyono, rentan digantikan jika melakukan kesalahan. Sedangkan pejabat definitif biasanya mendapat kesempatan jika melakukan kesalahan karena, sebelum dilantik, ia menandatangani perjanjian kinerja di mana ada kesempatan untuk memperbaiki kinerja yang belum optimal.

Mujiyono mencontohkan badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) yang tak memiliki ketua tetap sejak setahun lalu. Dia menilai kinerja badan pemerintah provinsi dki jakarta itu tak optimal. "tak terlihat adanya inovasi dalam penanggulangan bencana oleh bpbd," kata mujiyono. "kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan.".