Ibu kota negara pindah, akan menambah masalah oleh : nor hamidah (pengamat sosial) badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) telah menetapkan titik nol pembangunan ibu kota negara (ikn) dan lokasi istana negara. Daerah yang dipilih oleh bappenas adalah panajam paser utara, kalimantan timur. Persiapan pemindahan ikn telah tercakup dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2020-2024, meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan ikn yang baru serta aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi bagi ikn dan sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid19 " ujar mentri ppn/kepala bappenas suharso monoarfa senin (12/4/2021). Presiden ri joko widodo (jokowi) juga angkat bicara soal pradesain istana negara di ikn, kalimantan timur.

Sekaligus memamerkan pradesain istana negara itu melalui igtv berdurasi 2 menit 7 detik di akun instagram pribadinya, jokowi menceritakan latar belakang dibalik terpilihnya desain burung garuda sebagai rancangan bangunan inti istana negara. Sejumlah usulan pun masuk salah satunya adalah pradesain istana negara karya seniman patung kenamaan nyoman nuarta ini,"ungkap jokowo di akun instagram resmi yang dikutip ( detik.com , sabtu 3/4/2021). Menurut jokowi, usulan yang ditawarkan seniman patung nyoman sarat dengan filosofi lambang burung garuda sebagai pemersatu bangsa sesuai semboyan bhineka tunggal ika. Memindahkan ibu kota juga sebenarnya bukan hal baru bagi indonesia, dalam sejarahnya indonesia pernah berganti-ganti ibu kota selama revolusi dari jakarta ke yogyakarta (1946), kemudian bukittinggi (1948), hingga akhirnya kembali ke jakarta (1949).

Wacana memindahkan ibu kota itu menimbulkan pro dan kontra, apalagi biaya memindahkan ibu kota tidak murah, menurut estimasi pemerintah, biaya memindahkan ibu kota ke pulau kalimantan bisa mencapai 33 miliar dolar as, setara dengan 469 triliun, itu bukan lah nilai yang kecil karena setara dengan seperempat dari total penerimaan negara sepanjang 2018 yang sebesar rp1.942 triliun. Belum lagi kondisi keuangan indonesia saat ini masih belum surplus alias defisit, yang akan menambah beban anggaran. Meskipun begitu, pemerintah dibawah kepemimpinan presiden jokowi tetap keukeuh meralisasikan rencana tersebut. Pemerintah diminta menunda rencana pemindahan ibu kota baru anggota dpr ri meminta pemerintah untuk menunda segala bentuk kegiatan pembangunan ikn di kalimantan timur sebab seluruh tenaga mestinya dikerahkan untuk penanganan pandemi virus corona (covid19).

Karena menurut anggota komisi v dpr ri suryadi jaya purnama, pemerintah tidak peka terhadap skala proiritas bila memaksakan membangun ikn ditengah pandemi rabu (21/4/2021). Pendiri narasi insistute sekaligus ekonomi senior fadhil hasan juga menambahkan pemindahan ikn merupakan keputusan penting dan strategis, dan sudah seharusnya menjadi wacana publik luas dari semua pemangku kepentingan bangsa. Dan justru itulah yang tidak terjadi tuturnya dalam keterangan tertulis sabtu (17/4/2021). Fadhil juga menilai bahwa argumen overcapacity jakarta sebagai ibukota sebenarnya tidak cukup kuat, alasan overcapacity jakarta terkesan pemerintah ingin menghindari upaya mengatasi persoalan yang dihadapi jakarta dan jika pindah pun belum tentu persoalan jakarta akan terselesaikan.

Bahaya investasi asing dalam membangun ikn mendapatkan dana triliunan dari investor asing yang masuk dalam negeri sangatlah berbahaya, walaupun banyak yang membanggakan investasi asing tersebut, asing tetaplah asing yang cari cuan. Ingat! tidak ada yang gratis didunia ini. Pengamat kebijakan dan sosiologi universitas indonesia rissalwan habdy lubis juga mengungkapkan, menurutnya pemerintah telah salah langkah dalam menggunakan investasi asing tersebut untuk menyokong dana pembangunan ibu kota, selain itu ia menilai perencanaan pemerintah sendiri kurang matang untuk melakukan pemindahan ibu kota. Ia menyatakan, metode penggunaan investasi asing yang dilakukan pemerintah terkesan terburu-buru dan berpotensi mengancam negara.

(cnnindonesia.com, selasa (21/1/2021). Banyak hal yang harus dipertimbangkan kembali terkait wacana ikn ini. Alam kalimantan sebagai paru-paru dunia jika rusak maka akan membawa bencana bagi dunia. Penguasaan asing juga membuat negara akan kehilangan kemampuan sebagai periayah umat.

Sejumlah kepentingan asing dan pihak swasta tentu saja akan melemahkan peran negara itu sendiri dan tentunya selama negara menggunakan sistem kapitalis sekuler maka ini akan terus terjadi. Dalam islam, negara mempunyai posisi yang amat penting. Tidak memberikan peluang asing maupun swasta untuk menguasai aset penting yang terkait kesejahteraan rakyat. Berdasarkan firman allah swt : "....dan allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (untuk mengalahkan) orang-orang yang beriman." (qs.

An-nisa [4] : 141). Meskipun negaranya kaya raya namun jika dikuasai asing maka angka kemiskinan 90% rakyat tetap akan terjadi. Dalam islam juga pendanaan untuk wilayah ibu kota tidak mengandalkan dana investor swasta atau asking tapi diambil dari kas baitul maal. Sehingga kewibawaan kepemimpinan negara masih tetap utuh dan pengelolaan sistem pemerintahan tetap stabil karena tidak pernah alan diintervensi open pihak managing dalam menerapkan peraturan.

Karena dalam islam hanya aturan islam atau aturan islam yang kaafah yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan umat saat ini. Sesungguhnya allah telah mewajibkan kepada kita untuk menghukumi dengan apa yang diturunkannya dengan jalan menegakkan khilafah islamiyah. Maka seluruh problematika kaum muslimin akan kita dapatkan, oleh karena itu sambutlah seruan allah wahai kaum muslimin. "wahai orang-orang yang beriman penuhilah seruan allah dan rasulnya apabila dia menyeru kamu untuk sesuatu yang memberi kehidupan."(qs.