Kegiatan bisnis mulai menggeliat kegiatan bisnis sudah mulai menggeliat. Setidaknya, utilisasi sembilan sektor usaha sudah jauh meningkat dibanding tahun 2020. Utilisasi tiga sektor usaha malah sudah menembus 70%. Ketiga sektor usaha itu adalah industri ma kanan dan minuman (mamin), tekstil dan produk tekstil (tpt), dan industri petrokimia.

Tren positif ini perlu didukung oleh keseriusan seluruh lapisan masyarakat menjalankan protokol kesehatan (prokes) dan percepatan vaksinasi. Tanpa pengendalian serius terhadap penyebaran pandemi covid-19, ekonomi yang sudah menggeliat akan kembali stagnan, bahkan mengalami kontraksi. Pekerja yang sudah mulai bekerja akan kembali menjadi pengangguran dan yang bekerja dengan gaji penuh akan kembali mendapatkan separuh gaji jika pandemi kembali merebak. Menggeliatnya kegiatan bisnis terutama disebabkan oleh kesuksesan masyarakat dalam menjalankan prokes —menerapkan 3m (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak)— dan keberhasilan pe me rintah menjalankan testing , tracing , dan treatment (3t).

Penerapan 3m dan 3t ini harus ditingkatkan karena dunia kini memasuki gelombang kedua pandemi, bahkan sejumlah negara memasuki gelombang ketiga. Pandemi semakin parah karena ada covid varian baru yang menular dengan cepat dan lebih mematikan dan covid varian baru itu sudah masuk di indonesia. Kebijakan pemerintah lewat pemberian dana stimulus membuahkan hasil. Pada tahun 2020, kontraksi ekonomi hanya 2,07%, antara lain berkat stimulus ekonomi dan belanja infrastruktur.

Itu sebabnya kalangan bankir dan pelaku usa ha menyatakan, partum buhan ekonomi sangat tergantung pada stimu lus ekonomi dan infrastruktur. Business follow the stimulus and infrastructure. Dana pemulihan ekonomi nasional (pen) tahun 2021 dianggarkan sebesar rp 699,4 triliun, naik 22% dibanding realisasi pen tahun 2020. Dana pemulihan kesehatan dialokasikan sebesar rp 176,3 triliun, naik 181% dibanding realisasi tahun 2020.

Masuk dalam dana pemulihan kesehatan adalah dana vaksinasi rp 58,2 triliun. Selain itu, ada dana perlindungan sosial rp 157,4 triliun, dana untuk umkm rp 184,8 triliun, insentif usaha rp 58,5 triliun, dan program prioritas rp 122,4 triliun. Program prioritas mencakup pembiayaan proyek padat karya, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi (tik), pariwisata, dan prioritas lainnya. Merespons harapan para bankir dan pelaku bisnis, pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur, mulai dari infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara), energi, telekomunikasi, pertanian (waduk, bendung, dan irigasi) hingga infrastruktur dasar.

Lewat pembangunan infrastruktur, rakyat dilibatkan dalam proyek padat karya. Proyek infrastruktur menggerakkan ekonomi. Perusahaan infrastruktur mendapatkan proyek dan perbankan men dapatkan debitur yang aman untuk ditempatkan dana pinjaman. Pemerintah menaikkan anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2021 menjadi rp 413,8 triliun, naik 47,2% dibanding anggaran tahun 2020 sebesar rp 281,1 triliun.

Kenaikan anggaran ini dimaksudkan untuk menampung berbagai proyek yang tertunda pembangunannya akibat pandemi covid-19. Selain itu, kondisi riil indonesia memang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur yang hingga kini masih tertinggal. Di bidang infrastruktur telekomunikasi, misalnya, indonesia agak tercecer. Masih lebih dari 50% wilayah indonesia belum benar-benar terjangkau jaringan internet.

Belajar jarak jauh (pjj) yang mengandalkan jaringan internet telah menimbulkan ketidakadilan. Karena separuh siswa di indonesia tidak bisa menjalankan pjj dengan benar akibat jaringan internet yang belum tersambungkan. Di bidang e-commerce dan pelayanan keuangan pun ketidakadilan juga cukup dirasakan. Sebagian besar anak bangsa di luar jawa belum terlayani jaringan internet.

Mereka belum bisa menggunakan jaringan internet untuk kegiatan bisnis dan perdagangan. Pemerintah perlu melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar setiap warga indonesia di seluruh penjuru tanah air mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bisnis, dan keuangan. Geliat bisnis juga dipicu oleh uu no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (ciptaker). Uu ini mempermudah perizinan dan dimulainya sebuah bisnis baru ( ease of doing business ), menyederhanakan regulasi guna mempermudah kegiatan usaha, memberdayakan umkm dan koperasi.

Uu ciptaker juga melahirkan sovereign wealth fund (swf). Saat ini, lembaga pengelola investasi (lpi) sudah terbentuk. Kehadiran swf (lpi) diharapkan mengurangi tekanan utang bumn karya dan semua perusahaan infrastruktur agar mereka bisa memiliki kemampuan untuk membangun proyek infrastruktur baru. Selain tiga sektor — sektor mamin, tpt, dan petrokimia—, sektor farmasi, industri alat kesehatan, industri logam dasar (nikel, aluminium, dan tembaga), industri alas kaki, sektor pertanian, dan properti residen juga sudah mulai bergerak.

Tapi, tingkat utilisasinya masih di bawah 10%. Sedang lima sektor lainnya belum bisa disebut pulih karena utilisasinya masih di bawah 5%. Kelima sektor itu adalah otomotif, elektronik, pariwisata, transportasi, dan ritel. Perusahaan otomotif sudah mulai berproduksi, namun masih sangat sedikit.

Sektor ritel modern sudah dilonggarkan dan boleh beroperasi hingga pukul 10.00 wib. Tapi, aktivitas di mal masih terbatas. Pengetatan liburan idulfitri diperkirakan menutup peluang bangkitnya bisnis ritel modern di luar jakarta dan botabek. Sungguhpun demikian, kelonggaran yang diberikan kepada sektor ritel akan mendongkrak penjualan mal selama ramadan dan idulfitri.

Aksi demo buruh pada may day , 1 mei 2021, berjalan tertib. Peringatan may day yang jatuh pada hari sabtu cukup membantu. Tidak ada kemacetan. Tapi, tuntutan mereka agar uu ciptaker dibatalkan sama sekali tidak berdasar dan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

Tuntutan itu sama sekali tidak mewakili aspirasi para pekerja yang masih membutuhkan pekerjaan, juga angkatan kerja yang masih belum bekerja. Angkatan kerja indonesia pada agustus 2020 sebanyak 138 juta dengan pengangguran terbuka di atas 10 juta. Sekitar 60 juta bekerja di sekor formal dan 78 juta di sektor informal. Penduduk miskin absolut menembus 30 juta.